• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kolom Bicara

Perempuan dan Partisipasi Dalam Politik

19 December
20:04 2018
3 Votes (5)

Disusun oleh: Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kota Bandung, Farhatun Fauzziyah

KBRN, Bandung: Kehadiran perempuan di ranah politik praktis yang dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak bagi terciptanya kultur pengambilan kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan perempuan. Tanpa keterwakilan perempuan di parlemen dalam jumlah yang memadai, kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan akan sulit dibendung.

Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik dapat dijelaskan ke dalam setidaknya dua permaslahan klasik .
Pertama, masih mengakar kuatnya paradigma patriarki di sebagian besar masyarakat Indonesia. Pola pikir patriarki cenderung menempatkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Perempuan dicitrakan sekaligus diposisikan sebagai pihak yang tidak memiliki otonomi dan kemandirian di semua bidang, termasuk politik.

Praktik politik patriarkis ini tumbuh subur dan cenderung ditanggapi secara permisif lantaran dilatari oleh sejumlah hal. Bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, patriarkisme kadung menjadi tradisi dan budaya yang diwariskan turun-temurun, lalu dianggap sebagai sesuatu yang wajar belaka. Bahkan, perempuan yang nyaris selalu menjadi pihak pesakitan alias korban atas budaya patriarki tersebut pun lebih sering hanya menerimanya sebagai kodrat.Budaya patriarki kian mendapat pembenarannya ketika penafsiran ajaran agama pun dalam banyak hal lebih berpihak pada kepentingan laki-laki. antara tradisi-budaya dan penafsiran agama inilah yang memungkinkan patriarkisme langgeng dan mewarnai hampir seluruh ranah kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali ranah politik.

Kedua, institusi politik pada umumnya tidak benar-benar memiliki komitmen penuh pada pemberdayaan perempuan. Misalnya, dalam hal pengajuan bakal calon legislatif perempuan oleh parpol yang kerapkali hanya dilakukan demi memenuhi persyaratan pemilu. Selama ini, nyaris tidak ada langkah berarti yang menunjukkan komitmen parpol pada pemberdayaan politik perempuan.

Di level rekrutmen anggota dan kaderisasi, perempuan tetap masih menjadi pilihan kedua bagi parpol. Pada umumnya, parpol masih kurang yakin perempuan mampu menjadi vote getter dan menaikkan elektabilitas parpol. Asumsi ini tentu berkaitan dengan keterbatasan perempuan dalam kapital, baik finansial maupun sosial.
Rantai marjinalisasi yang terus berulang inilah yang menjadikan perempuan cenderung tidak memiliki kemandirian politik. Dalam panggung politik baik nasional maupun lokal, perempuan lebih sering diposisikan sebagai objek, alih-alih subjek.

Alhasil, partisipasi politik perempuan pun cenderung rendah. Hal ini bisa di lihat dari pilkada 2017 tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 tergolong rendah. Angkanya hanya 44 perempuan dari total 614 calon kepala daerah di seluruh Indonesia. Artinya hanya 6,9 persen. Jika kita perbandingkan lagi dengan data bahwa 49,2 persen dari total penduduk Indonesia adalah perempuan, tentu angka tersebut memprihatinkan.

44 perempuan itu bertarung di 41 wilayah yang tersebar di 28 kabupaten, 9 kota dan 4 provinsi. Partisipasi perempuan ini menurun jika dibandingkan dengan Pilkada serentak gelombang pertama yang diselenggarakan pada 2015 lalu yaitu sebesar 0,30 persen, dari 7,47 persen menjadi 7,17 persen.
Kemudian jika kita lihat profil perempuan calon kepala daerah yang bertarung, mereka didominasi oleh tiga latar belakang yaitu eks legislator, kader partai, dan jaringan kekerabatan .

Jika kita mau berefleksi lebih jauh, penurunan angka partisipasi perempuan dalam ranah politik ini bukanlah yang pertama dalam urusan Pilkada ini. Pemilu 2014 hanya ada 97 (17,3 persen) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Perempuan) dari total 560 kursi yang tersedia. Angka ini menurun dari periode sebelumnya, dimana ada 103 anggota DPR perempuan (18,4 persen).

Lalu apa dampak dari kesenjangan tingkat keterwakilan antara laki-laki dan perempuan ini? Komnas Perempuan mencatat, misalnya di daerah, ada 342 peraturan daerah (perda) yang diskriminatif terhadap perempuan. Perda-perda ini umumnya mengatur soal bagaimana perempuan harus berpakaian, pemisahan ruang publik, dan penerapan jam malam. Di tingkat undang-undang (UU), ada juga yang diskriminatif terhadap perempuan misalnya UU No. 44/2008 tentang Pornografi yang terkesan mengkriminalkan tubuh perempuan.

Dari dua kasus ini bisa kita lihat ada benang merahnya. Turunnya angka ini menunjukkan beberapa hal, Misalnya angka ini menunjukkan kurang pedulinya partai politik untuk memberikan kesempatan terhadap perempuan. Partai masih melihat elektabilitas dalam menentukan calon.

Namun, jika partai politik menaruh perhatian besar pada pentingnya keterwakilan perempuan atau pun mendorong hadirnya pemimpin daerah perempuan, mereka akan melakukan pelbagai peningkatan kapasitas, dan pelbagai persiapan untuk memajukan perempuan, terutama dari kader mereka sendiri dalam pertarungan pilkada.

Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting. Sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan.

Namun dalam praktiknya representasi politik perempuan di parlemen masih di bawah target kuota 30%. Padahal hasil survei WRI menyatakan masyarakat Indonesia setuju jika perempuan dan laki-laki diberikan kesempatan yang sama untuk terlibat di bidang politik.

inilah tugas besar bagi parpol untuk bisa melaksanakan amanat undang-undang dalam memberikan kesempatan bagi perempuan secara utuh

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00