• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Hukum

KPK Limpahkan Berkas Tersangka Jual Beli Jabatan di Lingkungan Pemkab Cirebon ke Penuntutan

11 December
18:15 2018
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan barang bukti dan salah satu tersangka TPK Suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon Gatot Rachmanto ke tahap penuntutan.

"Penyidikan untuk tersangka GR (Gatot Rachmanto) telah selesai dan hari ini dilakukan pelimpahan barang bukti dan tersangka GR (Sekretaris Dinas PUPR Pemerintah Kabupaten Cirebon) dalam perkara TPK Suap terkait mutasi, rotasi dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Cirebon, ke penuntutan (tahap 2)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Selasa (11/12/2018).

Febri menambahkan rencana sidang akan dilakukan di Bandung.

"Sidang rencananya akan dilakukan di PN Tipikor Bandung " tambahnya.

Hingga sampai dengan saat ini sudah sekitar 27 saksi yang telah diperiksa untuk tersangka GR dan yang bersangkutan juga telah diperiksa sekurangnya 2 kali.

• Unsur saksi:
A. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cirebon
B. Camat Beber Kabupaten Cirebon
C. Kabid Bintek PUPR
D. PNS Kepala Bidang Sumber Daya Air PUPR Cirebon Kabupaten Cirebon, dan

E. PNS lainnya di lingkungan Pemkab Cirebon

Seperti yang diketahui, KPK menetapkan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra dan Gatot Rachmanto selaku Sekertaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Cirebon sebagai tersanka dalam kasus ini.

Dari OTT yang dilakukan pihak KPK di Kabupaten Cirebon pada (24/10/2018), KPK mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang senilai Rp385.965.000 dan bukti transaksi perbankan slip setoran dan tranfer senilai kurang lebih Rp6.425.000.000 yang diatas namakan orang lain.

KPK menduga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra mematok harga jika seseorang ingin menjabat posisi tertentu di lingkungan pemerintahan Kabupaten Cirebon.

KPK menduga Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra menerima uang yang diberikan oleh sekertaris Dinas PUPR Gatot Rachmanto senilai Rp100 juta terkait fee atas mutasi dan pelantikan Gatot sebagai Sekertaris Dinas PUPR di Pemerintahan Kabupaten Cirebon.

KPK juga menduga Bupati Cirebon Sunjaya menerima pemberian lainnya secara tunai dari pejabat di lingkungan Pemkab Cirebon sebesar Rp125 juta melalui ajudan dan sekertaris pribadi Bupati.

Modus yang diduga digunakan adalah pemberian setoran kepada Bupati setelah pejabat yang diduga terkait dilantik. Nilai setoran mutasi ini diduga telah diatur mulai dari jabatan Lurah, Camat hingga Eselon 3 sehingga terdapat tarif tertentu yang dibayarkan jika seseorang ingin menjabat di lingkungan Pemkab Cirebon hingga ratusan juta rupiah.

KPK Juga menyebutkan slip setoran senilai kurang lebih Rp6,5 m tersebut sebagai rekening penampungan terkait proyek-proyek dan rotasi, mutasi, jabatan di lingkungan Pemkab Cirebon TA 2018.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00