• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Ombudsman Temukan Empat Maladministrasi Dalam Kasus Novel Baswedan

6 December
19:00 2018
1 Votes (2)

KBRN, Jakarta:  Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan Ombudsman RI menemukan empat temuan maladministrasi proses penyidikan polisi dalam kasus tindak pidana penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan.

Penanganan perkara tersebut dilakukan oleh penyidik Polri, dalam hal tersebut jajaran Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Utara, dan Polsek Kelapa Gading.

"Temuan ini merupakan investigasi atas inisiatif sendiri yang dilakukan oleh Ombudsman," jelasnya usai jumpa pers di Ombudsman, Jakarta, Kamis (6/12/2018).

Pertama, temuan maladministrasi yang Ombudsman periksa adalah dalam aspek penundaan berlarut penanganan perkara.

"Tidak adanya jangka waktu penugasan yang dilakukan penyelidik. Tidak ada batasan jangka waktu tersebut terjadi dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading, Polres Metro Jakarta Utara, maupun surat perintah yang dikeluarkan oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya," paparnya.

Kedua, Aspek efektivitas penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam penanganan perkara ini jumlah penyidik yang sangat banyak baik dari Polres Jakarta Utara dan Polda Metro Jaya, namun dalam prosesnya terkesan tidak efektif serta efisien.

"Harusnya penyidikan berpatokan kepada rencana penyidikan yang matang, sehingga dapat efektif dalam menentukan jumlah personil," ujarnya.

Ketiga, yaitu tiga aspek pengabaian petunjuk yang bersumber dari kejadian yang dialami Novel, di antaranya:

1. Dimulai dari awal bulan Ramadhan tahun 2016 saat percobaan penabrakan sebuah sepeda motor kepada Novel saat menuju Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

2. Masih di tahun 2016, Novel ditabrak oleh sebuah mobil berjenis Avanza atau Xenia sebanyak dua kali.  

3. Informasi dari Komjen Pol. Drs. M. Iriawan, terkait dugaan ada indikasi upaya percobaan penyerangan terhadap Novel. Hal tersebut disampaikan Iriawan pada saat menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.

Temuan aspek maladministrasi keempat, lanjut Adrianus, yakni Aspek Administrasi Penyidikan (mindik).

Salah satunya ialah Terdapat ketidakcermatan atasan penyidik dan penyidik mengenai Laporan Polisi yang menjadi dasar dalam pembuatan administrasi penyidik mengenai Laporan Polisi yang menjadi dasar dalam pembuatan administrasi penyidikan lainnya (TND).

Laporan Polisi disampaikan oleh Yasri Yudha Yahya bernomor No. Pol: 55/K/IV/2017/PMJ/ Res JU/S GD, namun dalam Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Pemeriksaan TKP yang dikeluarkan oleh Polsek Kelapa Gading pada tanggal 11 April 2017 tertulis Laporan Polisi No. Pol 55/K/IV/2017/PMJ/Restro Jakut/ S GD yang menjadi dasar pertimbangan.

Sehingga, malaadministrasi yang dilakukan adalah tidak cermat dalam dasar penugasan seperti yang dicantumkan pada Pasal 6 Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajamen Penyidikan yang menyatakan bahwa surat perintah tugas sekurang-kurangnya memuat "dasar penugasan"

Ombudsman menyatakan bahwa pihak kepolisian sudah terlihat serius dalam melakukan penyidikan. Menurutnya keseriusan tersebut harus diiringi juga dengan strategi penyidikan yang cermat dan efektif.

"Terbukti dari jumlah personel yang dilibatkan hingga mencapai 172 anggota," tandasnya.

Baca juga: Novel Baswedan Disiram Air Keras

Baca juga: KPK : Segera Tangkap Pelaku Penyerangan Novel Baswedan

Baca juga: TGPF Kasus Novel Baswedan di Tangan Jokowi

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00