• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Kejati Malut: Pinjaman Pemkab Halmahera Barat untuk Kepentingan SKPD

9 November
17:17 2018
1 Votes (5)

KBRN, Ternate: Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) Ida Bagus Nyoman Wismantanu menyatakan, akan terus melakukan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pinjaman Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Barat (Halbar) ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Jailolo senilai Rp.159 miliart.

“Pinjama Pemkab Halbar ini kita memulai dari laporan masyarakat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pinjaman dan penggunaan dari Pemkab Halbar sebesar Rp159 Miliar ini tidak sesuai dengan ketentuan sehingga kami tentu meneliti nya dari aspek pinjamannya dulu, apakah sesuai dengan prosedur ataukah tidak,” ungkap Kajati Malut Ida Bangus Nyoman Wismantanu saat dikonfirmasi Reporter RRI dan sejumlah wartawan di Kantor Kejati.

Ida bagus menambahkan, pinjaman Pemkab Balbar senilai Rp159 miliar tersebut, memang mendasar pada Peraturan Pemerintah (PP) No 30 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 40, untuk itu, selain memintai keterangan terhadap 15 saksi dalam perkara tersebut tim penyelidik juga meminta beberapa surat dan memintai beberapa keterangan ahli baik dari BPKP maupun berkonsultasi dengan Kemendagri.

“Dari hasil wawancara dan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan, kita memperoleh data bahwa pinjaman Pemda ini dilaksanakan setelah berkonsultasi dengan Kemendagri dan kemudian ada juga persetujuan dari DPRD namun persetujuannya itu diberikan oleh internal badan anggaran,” katanya.

Selanjutnya menurut Kajati, setelah terlaksana semua persetujuan, bulan Oktober 2017, terjadi penandatanganan perjanjian pinjaman Pemkab Halbar senilai Rp1.59 Miliar dan sesuai proposal dana ini digunakan untuk menutup defisit anggaran tahun 2017 senilai kurang lebih 100 miliar yang diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur sebanyak 7 kegiatan dengan nilai kurang lebi Rp1,98 miliar.

“Jadi pijaman Halbar ini untuk menutup kekurangan 7 kegiatan itu, makanya dari data itu kita lakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui apakah benar penggunaannya sesuai dengan proposal yang diajukan ataukah tidak,” katanya.

Bahkan orang nomor satu di Kejati Malut juga mengemukakan, dari hasil penelitian yang dilakukan tim penyelidik, ternyata banyak kegiatan yang dibiayai tidak hanya pada 7 kegiatan, namun ada pada 13 kegiatan dan penggunaan dana sebesar 95 miliar untuk membiayai berbagai kepentingan SKPD.

“Penggunaan ini ada yang digunakan untuk menutup hutang-hutang kepada penyedia jasa, kemudian ada dibayarkan kepada rekanan dan ada juga untuk membayar pembiayaan-pembiayaan lain dari SKPD, karena ini ada 590 kegiatan,” terangnya.

Oleh karena itu lanjut Kajati, pihaknya tetap berkonsultasi juga dengan BPKP apakah terjadi penyimpangan terkait dengan kerugian keuangan negara dalam permasalahan tersebut, karena jika prosedurnya sudah dilaksanakan tapi kemudian kegiatan yang menjadi fokus itu sesuai dengan proposal dan ternyata digunakan untuk kegiatan lain, maka BPKP berpendapat bahwa hal itu bisa dilakukan sepanjang kegiatan itu tidak fiktif dan tidak ada dobel anggaran.

Dengan keterangan BPKP tersebut, maka pihaknya masih akan meneliti lagi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan apakah kegiatan ini ada yang fiktif atau dobol anggaran atau bahkan kelebihan pembayaran yang dilakukan dan hasil penelitian yang dilakukan tersebut, saat ini 590 kegiatan itu masih belum selesai dilakukan.

“Nanti kita teliti dulu semuanya baru bisa ambil kesimpulan secara jelas,” pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00