• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Daerah Dinilai Belum Siap untuk Program Bantuan Pangan Non Tunai

8 November
14:48 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Kementerian Sosial menargetkan transformasi atau pengintegrasian program beras sejahtera (Renstra) ke Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT) bagi penerima manfaat atau keluarga miskin,  pada tahun 2019. Namun ada banyak daerah yang belum siap dengan integrasi tersebut.

Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, ketidaksiapan tersebut berupa infrastruktur, tidak memiliki e-warung atau layanan warung non tunai .

“Kita sedang mengupayakan agar transformasi renstra ke BPNT itu selesai 100 persen. Kita ancar-ancar di bulan Februari . Tahun 2019 itu sudah 100 persen semua transformasi dari renstra ke BPNT walaupun memang dengan adanya beberapa cacatan daerah-daerah yang memang belum punya kesiapan infrastruktur, e-warung belum siap, juga daerah remote. Kita harus akui kesiapan belum ada. Yang belum siap jumlahnya tidak sampai 10 persen,” kata Menteri Agus kepada wartawan usai rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Puan Maharani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Rakor, kata Menteri Agus membahas perluasan untuk program BPNT termasuk daerah yang belum siap. Salah satu solusi terhadap ketidaksiapan tersebut adalah memberikan perhatian khusus seperti Program Keluarga Harapan (PKH) namun sifatnya hanya sementara.

“Itu harus ada fleksibelitas tetapi itu secara nasional, secara kuantitatif tidak terlalu besar. Jadi daerah-daerah yang tadi disampaikan adalah daerah yang belum siap infrastrutukturnya, e-warung dan daerah remote itu akan ada fleksibelitas yang akan kami siapkan. Kita lakukan treatment untuk sementara seperti program PKH. Tetapi kita memberikan satu batasan agar daerah-daerah tersebut bisa mempersiapkan diri untuk pure untuk murni bisa masuk ke program BPNT itu dalam 3 bulan sehingga dalam 3 bulan itu semua infrastrtuktur. Semua kendala-kendala yang ditemukan mereka di lapangan harus bisa selesai”.

“Salah satu usul di rapat fleksibilitasnya adalah daerah-daerah itu kita lakukan treatment seperti program PKH. Tapi  untuk  sementara, kita berikan batasan waktu, paling lama 3 bulan agar mereka mempersiapkan supaya daerah mereka agar sama dengan daerah lain bisa full BPNT,” terangnya.

Adapun daerah yang belum siap diantaranya adalah Papua dan Maluku.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00