• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia Deklarasikan 'Save Our Indonesia Ports'

8 November
15:02 2018
1 Votes (5)

KBRN, Jakarta : Ratusan pekerja pelabuhan, Kamis (8/11/2018) mendeklarasikan Save Our Indonesia Ports. Hal ini menyusul masih banyaknya persoalan yang belum tuntas. Mulai dugaan korupsi hingga nasib ratusan pekerja pelabuhan yang dirumahkan agar dipekerjakan kembali, serta menuntut penghapusan outsourcing di pelabuhan Indonesia dan pemenuhan hak-hak kesejahteraan pekerja pelabuhan, serta pengusutan dugaan kerugiaan negara berdasarkan hasil audit investigasi BPK.

Namun begitu, aksi damai tersebut tidak mengganggu arus lalu lintas. Mobil dan truk kontainer tetap dapat berlalu lalang di ruas jalan tersebut.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia (FPPI) Nova Sofyan Hakim mengatakan, pengelolaan pelabuhan di Indonesia masih memprihatinkan. Contohnya, ada dugaan kerugian negara berdasarkan audit investigatif BPK, serta adanya ratusan pekerja yang di PHK dan masih adanya praktek outsourcing.

"Deklarasi Ini gerakan awal yang akan kami terus gulirkan. Sehingga pemerintah hadir untuk menyelamatkan aset negara. Ini gerbang ekonomi nasional," ujar Nova kepada wartawan di sela-sela deklarasi Save Our Indonesia Ports di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Lebih lanjut Nova menjelaskan, pengelolaan Pelabuhan Nasional yang menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia harus dilakukan dengan berlandaskan semangat konstitusi, bukannya liberalisasi asing yang membahayakan kedaulatan dan hilangnya potensi ekonomi nasional.

"Pengelolaan Pelabuhan secara konstitusional adalah semangat nasionalisme yang murni. Pelabuhan gerbang ekonomi yang tata kelolanya berdampak langsung kepada rakyat dan pekerja pelabuhan itu sendiri. Negara wajib hadir tanpa kompromi," tegasnya.

Nova mempertanyakan kenapa yang terjadi saat ini malah kebalikannya? Pelabuhan petikemas terbesar di Indonesia JICT dan Koja malah kembali dikonsesi ke asing untuk 20 tahun ke depan tanpa ada urgensi.

"Padahal itu potensi ekonomi nasional yang besar dan kedaulatan atas aset strategis bangsa," tegas Nova.

Pihaknya juga mempertanyakan pinjaman asing Rp 20,8 triliun untuk pembangunan pelabuhan tanpa kajian kelayakan. Sehingga dananya menganggur tiga tahun dan negara harus membayar bunga hutang yang tidak produktif tersebut.

"Ini dampak kerugian ekonomi yang terang benderang terjadi saat ini. Tentu secara dalam jangka panjang akan semakin buruk," beber Nova.

Dampak sosial atas liberalisasi asing di Pelabuhan tidak kalah terpuruk. Pekerja yang membangun produktivitas sehingga menjadikan pelabuhan petikemas Indonesia salah satu terbaik di Asia, malah di-PHK massal dan pola outsourcing yang melanggar aturan malah dipelihara.

"Asing leluasa melakukan pemberangusan ’halus’ (adu domba) dan kasar kepada pekerja yang mengkritik buruknya pengelolaan pelabuhan serta pemenuhan asas keadilan terhadap para pekerja," ujar Nova.

Dengan substansi pengelolaan pelabuhan nasional secara konstitusi, kedaulatan dan potensi ekonomi nasional akan lebih baik di masa datang. Jangan sampai buruknya tata kelola pelabuhan dan perlakuan terhadap pekerja yang tidak berkeadilan diduplikasi ke dalam pengelolaan pelabuhan di Indonesia. Secara proporsional, pekerja pelabuhan nasional adalah garda terdepan penjaga kedaulatan negara dan amanat konstitusi serta aturan.

"Kami ingin pemenuhan hak pekerja pelabuhan yang berkeadilan dan sesuai aturan Undang-Undang. Pelabuhan dilarang memelihara outsourcing yang melanggar aturan. Kami ingin Pemerintah melakukan reformasi total agar negara hadir penuh dalam pengelolaan pelabuhan nasional. Kami mengajak seluruh komponen bangsa, mari bersama selamatkan pelabuhan nasional. Untuk masa depan Indonesia yang lebih baik," pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00