• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

KPU Didorong Berikan Perbedaan Kepada Caleg Mantan Napi dengan Caleg "Bersih"

7 November
17:43 2018
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Komisi Pemilihan Umum (KPU) didorong untuk membedakan Calon Anggota Legisilatif (Caleg) yang merupakan mantan narapidana, dengan Caleg yang sama sekali tidak pernah tersangkut masalah hukum atau yang dianggap "bersih".

Hal itu dikatakan oleh ahli hukum Universitas Riau, Mexsasai Indra, saat menjadi nara sumber dalam seminar nasional dengan tema "Kontroversi perlindungan hak politik mantan narapidana korupsi dalam relasi moral, etika dan hak azasi manusia", yang ditaja oleh Fakultas Hukum UR, Rabu (7/11/2018) di Pekanbaru.

Dia menjelaskan walaupun Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan KPU (PKPU) 20 tahun 2018 tentang pencalonan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba dan pelaku kejahatan seksual terhadap untuk maju sebagai calon legislatif, namun KPU sebagai otoritas didorong untuk tetap membedakan Caleg yang pernah tersangkut dengan masalah hukum dengan caleg yang dikategorikan bersih.

"Putusan MA yang membatalkan PKPU Nomor 20 tahun 2018 tetap dihormati. Sebab lembaga MA atau MK, merupakan lembaga peradilan yang berhak memustuskan putusan hukum. Jadi harus dihormati, tetapi KPU sebagai pelaksana UU itu, bisa mengaturnya," urianya.

KPU sebagai lembaga negara berwewenang memberikan perbendaan terhadap Caleg mantan narapidana dengan tidak, seperti memberi tanda dalam surat suara, sehingga pemilih tahu.

"Alasan lainnya adalah jika tidak ada perbendaan, maka akan sangat merugikan Caleg yang dianggap bersih yaitu Caleg yang selama ini tidak pernah tersangkut kasus hukum bahkan berintegritas dimata masyarakat. Kan tidak adil pula jika Caleg yang bermasalah disamakan dengan Caleg yang bersih," ungkapnya.

Lalu jika terdapat perbedaan, maka pemilih bisa memilah sesuai dengan komitmen semua pihak dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Seminar itu juga menghadirkan Ketua KPU Riau, Nurhamin dan Prof Erlyn Indrati selaku Guru Besar Universitas Diponegoro, Semarang, sebagai nara sumber. Sedangkan pesertanya adalah mahasiswa, partai politik, anggota KPU dan praktisi hukum.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00