• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Masyarakat Bengkulu Ingin Pemerintah Bangun Infrastruktur

22 October
18:10 2018
0 Votes (0)

KBRN, Bengkulu : Masalah infrastruktur dalam wilayah Provinsi Bengkulu, masih menjadi aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada reses 43 dari 45 Anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa persidangan ke III tahun 2018.

Hal itu terungkap dalam Rapat Paripurna dengan agenda laporan hasil reses anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang dipimpin Ihsan Fajri selaku Ketua, dan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dihadiri Sekda Provinsi Bengkulu Nopian Andusti.

Juru bicara DPRD Provinsi Bengkulu Irwan Iriadi mengatakan, terdapat 110 poin aspirasi masyarakat yang dihimpun dari Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing, dengan mayoritas meminta perbaikan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, irigasi, drainase, dan beberapa infrastruktur lainnya.

“Selain infrastruktur, masyarakat juga meminta perhatian pemerintah terkait harga jual komoditas perkebunan dan pertanian. Seperti harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit dan karet, yang mengalami penurunan. Padahal kedua komoditas itu merupakan pendongkrak ekonomi sebagian besar masyarakat di Provinsi kita ini," kata Politisi Gerindra ini, Senin (22/10/2018).

Dikatakan, sejalan dengan masukan masyarakat tersebut, agar dapat dimasukan dalam RAPBD tahun 2019 mendatang, yang saat ini tengah dalam pembahasan.

"Meskipun tidak secara keseluruhan, hendaknya direalisasikan secara bertahap apa yang telah menjadi aspirasi masyarakat," harapnya.

Sementara itu, SekdaProvinsiBengkulu Nopian Andusti menerangkan, Pemerintah Daerah akan menampung seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan dalam reses anggota DPRD.

Hanya saja nantinya aspirasi itu akan dipilah terlebih dahulu, masuk skala prioritas dan mana yang tidak. Kemudian aspirasi yang dimaksud itu juga diklarifikasi lagi, apa menjadi kewenangan Pemprov atau Pemerintah Kabupaten/Kota.

"Apirasi yang menjadi kebutuhan masyarakat menjadi priioritas pemerintah. Misalnya,disuatu desa terdapat jalan dan jembatan yang sama-sama membutuhkan perbaikan. Jika jembatan masih bisa digunakan, tentunya pemerintah baru membangun jalan terlebih dahulu. Mengingat anggaran yang kita miliki terbatas, sehingga harus dilihat skala prioritasnya terlebih dahulu," demikian Sekdaprov.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00