• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Datangi Kantor Bupati Sragen, Ratusan Honorer Minta Kejelasan Nasib

11 October
22:21 2018
0 Votes (0)

KBRN,Sragen: Ratusan pegawai honorer Pemkab Sragen Jawa Tengah, menggeruduk kantor bupati setempat, Kamis (11/10/2018). Kedatangan mereka ke pusat pemerintahan itu ingin meminta kepastian nasib mereka, setelah tahun ini tidak masuk formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Data dari Pemkab Sragen menyebutkan jumlah honorer  mencapai 2.900 orang. Termasuk di dalamnya honorer kategori 2 (K2) berusia di atas 35 tahun yang tidak bisa mendaftar seleksi CPNS karena kendala usia.

Mereka juga menuntut pemberian insentif sesuai dengan upah minimum kabupaten (UMK). Jika keinginan mereka tidak dipenuhi akan melakukan mogok massal dimulai pada 15 Oktober mendatang. Pegawai honorer dari guru tidak tetap GTT dan pegawai tidak tetap PTT itu juga mendesak Pemda Sragen memperjuangkan nasib mereka ke pusat.

Merespon tuntutan pegawai honorer tersebut Pemkab Sragen melalui dinas pendidikan akan membuatkan surat keterangan (SK) untuk para guru dan tenaga honorer yang memenuhi syarat dan kualifikasi. Mereka diimbau untuk tidak mogok sembari menunggu kebijakan pemerintah yang mewacanakan pengangkatan honorer menjadi pegawai P3K, (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

"Saat ini, para bupati dan walikota melalui surat sudah mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan aturan pengangkatan honorer menjadi P3K," kata Bupati Kusdinar Untung Yuni Sukowati saat menerima audiensi dengan ratusan GTT dan PTT, Kamis (11/10/2018). 

Dia jugq mengatakan Pemkab Sragen membuat kebijakan akan memberikan insentif bagi honorer. Untuk GTT dialokasikan Rp 650.000 perbulan dan PTT Rp 400.000 perbulan mulai 2019. 

"Sebelum peraturan pemerintah tentang P3K pusat, kita mengambil kebijakan memberikan insentif untuk GTT PTT mulai 2019. Totalnya ada Rp 35 miliar," papar Bupati seusai audiensi.

Lebih lanjut, bupati menjelaskan insentif itu akan diberikan kepada GTT dan PTT yang memenuhi kualifikasi. Misalnya guru harus punya kelas, ijazah linier, masuk dapodik dan persyaratan kualifikasi lainnya.
Soal SK Bupati yang diharapkan sebagai penguat honorer, Yuni menyebut tak bisa menerbitkan karena itu akan menabrak PP 48. Sebagai gantinya, Dinas Pendidikan nantinya akan menerbitkan SK kepada honorer yang nantinya akan bisa digunakan untuk membuat NUPTK (Nomor Unik Pendidik Tenaga Kependidikan). 

"Himbauan kami yang penting GTT/PTT di Sragen tidak melakukan mogok. Karena Sragen sudah melakukan yang daerah lain belum lakukan," ujarnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00