• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Sampaikan Tiga Tuntutan Ratusan Buruh Sambangi Kantor DPRD Subang

11 October
15:52 2018
0 Votes (0)

KBRN, Subang : Ratusan Buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Nasional (SPN), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), berunjukrasa di depen Kantor DPRD Subang, Kamis (11/10/2018).

Mereka menuntut janji DPRD tentang Perda Ketenagakerjaan, dicabutnya Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat tentang pengupahan, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 tahun 2016 tentang pengupahan.

Koordinator Lapangan aksi unjukrasa buruh Subang Suwira dalam orasinya menyatakan, kehadirannya di Gedung DPRD Subang ini untuk menagih janji DPRD Subang terkait Perda Ketenagakerjaan yang dijanjikan selesai tahun ini, namun sampai saat ini Perda itu belum juga di bahas, padahal Panitia Khusus (Pansus) Raperda Tentang Ketenagakerjaan itu sudah dibentuk.

"Mana janji mu hai para wakil rakyat, Anda hanya memberikan harapan palsu alias ph, padahal kalian dipilih dan digajih oleh rakyat, dimana keberpihakan mu, padahal pembahasan Raperda Ketenagakerjaan itu sudah dibahas sejak tahun 2016 lalu, namun sampai saat ini belum juga ada kejelasannya," ujar Suwirya dalam orasinya.

Suwirya juga mendesak DPRD dan Pemkab Subang untuk merekomendasikan agar Gubernur Jawa Barat mencabut Pergub Nomor  15 tahun 2017, dan PP Nomor 2016 tentang pengupahan, yang jelas sangat merugikan kaum buruh pada saat penentuan upah minimun Kabupaten (UMK).

"Dengan Pergub dan PP itu, merupakan pengkebirian yang dilakukan Pemerintah terhadap Kaum Buruh, untuk mendapatkan kesejahteraan dengan upah yang layak," tegasnya. 

Buruh Subang juga menuding dengan semua kebijakan Pemerintah itu, merupakan upaya diskriminasi terhadap Kaum buruh, karena pada saat pembahasan UMK, perwakilan buruh tidak diberikan ruang dan waktu untuk menyampaikan argumen maupun usulan buruh, dalam memperjuangkan hak-hak buruh untuk hidup layak.

"Selama rezim Pemerintahan saat ini tidak mengabulkan tuntutan kaum buruh berupa dicabutnya Pergub dan PP itu, Kami Kaum buruh akan terus menyampaikan aspirasi ini dengan menggelar aksi unjukrasa, sampai tuntutan Kami dikabulkan," sambung Suwirya.

Ia menambahkan, untuk UMK tahun 2019, kaum buruh Subang menuntut kenaikan UMK sebesar 30 persen dari UMK tahun ini.

Sementara itu, Ketua DPRD Subang Ir Beni Rudiono didampingi Sekretaris Komisi IV DPRD Subang, Nurul Mu'min dan Ketua Komisi IV DPRD Subang Raska menyatakan, apa yang menjadi tuntutan Kaum buruh hari ini, akan ditindaklanjuti hari Senin awal pekan depan, pihaknya akan mengundang Plt Bupati Subang, H Ating Rusnatim SE, Kepala Disnakertrans Kabupaten Subang Kusman Yuhana dan sejumlah Pengusaha serta, sejumlah perwakilan kaum buruh, di gedung DPRD.

Beni juga berjanji, terkait dengan persoalan Perda Ketenagakerjaan akan segera diselesaikan sebelum akhir tahun ini.

"Untuk Pencabutan Pergub Jabar dan PP Nomor 78 tentang pengupahan, akan Saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat, karena kewenangannya bukan kewenangan Pemerintah Kabupaten, namun untuk Perda Ketenagakerjaan Saya pastikan segera dibahas," singkat Beni.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00