• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Polres Banyumas Ungkap Pemalsu Dokumen Kependudukan

11 October
12:43 2018
0 Votes (0)

KBRN, Purwokerto: Polres Banyumas berhasil mengungkap kasus pemalsuan dokumen kependudukan.  Berbekal informasi dari masyarakat adanya pendistribusian dokumen kependudukan seperti KK, KTP elektronik dan akta kelahiran, selanjutnya penyidikan dan penangkapan terhadap S di depan Alfamart di  komplek alun-alun Purwokerto.  Kemudian dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi terkait pembuatan dokumen tersebut.

Dalam keterangan persnya Kasat Reskrim Pollres Banyumas AKP Bayu Puji Haryanto SH. S.IK. MH. menjelaskan, penggrebegan dilakukan di percetakan “COMET COM” milik BS (46), warga Kelurahan Karangpucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, S (40), warga Desa Lamberang, Kecamatan Sokaraja , saat itu pula diamankan tersangka yang sedang melakukan pemesanan KK dan KTP elektronik dan SM (45), warga Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Banyumas.. Ketiganya kini di tahan di Mapolres bersama barang bukti. 

Barang bukti yang disita antara lain seperangkat komputer   printer, alat scan, alat cetak ID card, 46 stempel, 6 buah material KTP,  satu bendel mika hasil cetakan gambar belakang dan depan KTP,  hasil cetakan KTP tiga lembar, satu bendel foto copy kartu keluarga, satu bendel surat keterangan hasil cetakan dan, satu lembar blangko ijazah SMK kosong dan alat-alat pendukung lainnya.

“Barang bukti hasil penggrebegan itu, dari dua TKP. Pertama di salah satu percetakan , kedua hasil pengembangan di depan alfamart alun-alun di Purwokerto. Material KTP masih kosong, dipasok dari salah satu tersangka di Cilacap kini masih dalam pengejaran,” ungkap  Bayu di Mapolres, Kamis (11/10/2018).

Material KTP setelah dimintakan keterangan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memang palsu, chip KTP palsu, data beesnya tidak terregister. Pemesanan dari hasil pengakuan tersangka kebanyakan dari Purwokerto, namun tidak menutup kemungkinan dari daerah lain

“Modusnya, sesuai pemesanan, ada KTP, KK, Akte, KTA satpam, ijazah, jadi sesuai pesanan mereka siap melayani. Masing-masing biaya pembuatan dikenakan Rp.250.000. Kejahatan yang mereka lakukan sudah sejak 2014,” paparnya.

Pasal yang disangakan, menurut Bayu Puji Haryanto, sesuai undang-undang administrasi kependudukan junto pasal 263 dengan ancaman hukuman maksimal  10 tahun dan dendan Rp 1 milyar. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00