• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Mahfud MD: Penyehatan Parpol Solusi Berantas Korupsi Politik

25 September
12:30 2018
0 Votes (0)

KBRN, Padang: Penyehatan partai politik merupakan salah satu cara agar korupsi politik di republik ini bisa diberantas sejak dini. Hal itu diungkapkan pakar politik hukum tata negara Profesor Mahfud MD ketika memberikan kuliah umum berjudul Korupsi Politik di Negara Modern yang digelar di Universitas Negeri Padang (UNP), Selasa (25/9/2018).

Di hadapan ribuan mahasiswa UNP, Profesor Mahfud MD mengatakan, banyak ahli menyatakan sumber korupsi politik berasal dari partai politik (parpol) yang tidak sehat. Kecenderungannya mereka secara koorporasi atau melalui individu politiknya melakukan korupsi untuk kepentingan perorangan, kelompok maupun partai.

Akan tetapi, Mahfud berpandangan, tidak bijak jika hukuman terhadap korupsi politik adalah menyerang atau menghapus partai terkait. Sebab partai dibutuhkan di negara ini.

Menurut Mahfud, salah satu caranya yakni memberikan anggaran layak bagi partai atau membuka peluang bagi partai untuk mencari dana melalui kegiatan usaha yang terbuka dan sehat.

“Kita usulkan parpol disehatkan. Parpol itu instrument konstitusi, tidak boleh diserang agar tidak ada. Lalu caranya bagaimana?. Negara menyediakan anggaran yang cukup untuk parpol. Seperti di Jerman, Negara membolehkan parpol melakukan usaha-usaha yang halal dan terbuka, bisa diaudit,” ungkapnya.

Sementara bagi oknum pejabat politik yang melakukan korupsi, jelas Mahfud MD, tetap harus dihukum berat. Pejabat politik, seperti hakim MA, MK, kepala daerah, anggota dewan, hingga menteri, layak mendapatkan pencabutan hak politik jika ia terbukti melakukan korupsi. Tak berhak lagi ikut kontestasi.

“Setuju saya. Buat kesepakatan, nggak boleh pejabat publik mantan korupsi. Masukkan itu ke undang-undang, kalau sekarang itu tergantung keputusan Mahkamah Agung. Ini tinggal kesepakatan saja,” tuturnya.

Menurut Mahfud MD, pencabutan hak politik bukan hal yang kejam bagi mereka yang melakukan korupsi politik. Apalagi di republik ini, koruptor politik justru mendapatkan keistemawaan di lembaga pemasyarakatan. Seperti halnya penjara mewah yang diperuntukkan bagi Setya Novanto dan lain-lain, seperti diungkap Ombudsman.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00