• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mendagri Teken SKB Pemecatan PNS, Pakar: PNS Korupsi? Cari Sampai Akarnya

14 September
14:47 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mencabut Surat Edaran nomor 180/6687/SJ dan diteken pada (10/9/2018).

Surat itu berbunyi pemberhentian tidak hormat bagi PNS yang terbukti korupsi, tapi hanya tentang larangan agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) korup itu tidak diangkat dalam jabatan struktural.

Adanya hal tersebut Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah Johermansyah Johan turut angkat bicara dalam wawancaranya melalui Pro 3 RRI, Jumat (14/9/2018).

Ia menyampaikan langkah Mendagri saat ini sudah tepat untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan di jaman sekarang.

"Kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan kita mulai dari berbagai macam regulasi, aturan yang ada," jelasnya.

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa tindakan tersebut kedepannya harus efektif dan komperhensif. Jangan sampai kedepannya hanya sekedar memecat PNS nya saja.

"Ya, akar masalahnya harus tahu dimana, mengapa PNS itu korupsi, jangan jadi korupsi massal. PNS kan hanya bekerja dibawah atasan," tuturnya.

Johan berharap kedepannya jangan hanya mencabut surat edaran tapi harus dilakukan perbaikan yang transparansi. Cara tersebut dapat dilakukan dengan perbaikannya adalah dengan merubah tata cara pemilihan Kepala Daerah.

"Pemilihan kepala daerah harus dibenahi agar tidak turun-menurun melakukan korupsi. Cari kepala daerah yang mempunyai kompeten, integritas, dan jujur," pungkasnya.

Sebelumnya, data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) per 12 September 2018, total ada 2.259 PNS korup yang belum dipecat yang tersebar tingkat provinsi, kabupaten, dan/atau kota.

Selain itu, PNS korup yang belum dipecat ada di institusi kementerian atau lembaga tingkat pusat sebanyak 98 orang. Total keseluruhannya 2.357 orang. 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00