• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Politik

Soal Dana BOS, DPR-RI dan BAKN Bertandang ke Malut

13 September
20:31 2018
0 Votes (0)

KBRN, Sofifi: Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kamis (13/9/2018) bertandang ke Kantor Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) Jln Gosale Puncak Sofifi.

Kehadiran Komisi XI DPR-RI Acmad Hatari  bersama  Badan Akuntabilitas Keuangan Negera (BAKN) ke Provinsi Kepulauan tersebut, terkait penggunaan dan penyaluran dana Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbud) Malut.

Pertemuan yang berlangsung antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Komisi XI DPR-RI dan BAKN tersebut, dipimpin Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba (AGK) yang diwakili oleh Staf Ahli gubernur Salmin Janidi yang berlangsung di lantai IV kantor Gubernur.

Rapat yang berlangsung di lantai IV tersebut, menyetujui bahwa regukasi penyaluran BOS harus dirubah dan hasil rapat tersebut akan disampaikan ke Presiden Jokowi di Jakarta nanti.

Sataf Ahli Gubernur Salmin Janidi usai mengikuti rapat tertutup kepada Reporter RRI mengemukakan,  inti kunjuangan BAKN adalah untuk melakukan pendalaman terhadap hasil audit BPK terkait dana transfer pusat ke daerah khususnya penggunaan Dan BOS. 

Untuk itu, BAKN meminta  para pihak yang berkompeten untuk memberi penjelasan  tentang permasalahan, hambatan, juga bagaimana pola pertanggunghawaban yang belum sesuai dengan sistem akuntabilitas sehingga menimbulkan permasalahan keterlambatan kepada pihak sekolah yang terbelit-belit.

Meski begitu mantan Karo Humas ini juga mengemukakan, sebenarnya ada dua pertentangan kaitan dengan regulasi yang dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) dan surat edaran yang disampaikan oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) kaitan dengan posisi alokasi anggaran BOS yang sebelumnya  menggunakan rekening Bantuan Langsung Tunai (BLS) yang kemudian dugeser menjadi Bantuan Langsung (BL).

Pada posisi itu kata Salmin, mekanisme pencairan dan pertanggungjawaban mengalami permasalahan prinsip dan itulah yang membuat mekanisme pencairan distribusi dana BOS itu tidak berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. 

“Dicontohkan misalnya setiap pencairan triwulan III harus menyiapkan laporan pertanggungjawaban triwulan I Dan II  tentunya ITU yang menjadi permasalahan. Akan tetapi prinsipnya adalah permasalahan di Malut yang dijadikan sampel. Sebab,  jika sekolah harus menunggu pertanggungjawaban kemudian satu sekolah bermasalah dapat menghambat sekolah yang lain terkecuali sistem ini dibangun dalam satu koridor pertanggungjawaban tidak perlu menunggu  dari sekolah ke Dikbud barulah seterusnya ke Keuangan,” tutur Salmin.

Salmin juga mengemukakan, jika dana sudah keuar dari Kasda maka Pemerintah daerah sudah bisa membuat pelaporan bahwa dana sudah disalurkan. Soal sampai di sekolah pertanggungjawaban lebih terinci membutuhkan keterampilan pemahaman  dan SDM yang memadai sehingga guru dibebani mengajar, mendidik dan membina siwa tetapi juga dutuntut untuk menyelesaikan laporan belum lagi situasi giografi kondisi di Maluku Utara bagaimana mekanismenya itu dijabarkan laporan pertanggungjawan dikirim sampai ke Pemprov.

"Ini kan tidak semudah yang kita bayangkan,” ucapnya. 

Permasalahan itulah yang memang kalau dilihat rangkuman dari pertemuan tersebut bukan permasalahan terkait dengan dana BOS disalahgunakan tetapi sebenarnya lebih pada from pertanggungjabawan administrasi yang tidak kapabel yang melahirkan distorsi dalam hal pendistribusian dana BOS.

“Makanya ada juga pendistribusian dia terlambat sampai  bergser di  satu anggaran berikut" akunya.

Padahal semestinya daalam satu tahun anggaran itu maka harus tutup buku dan harus jero anggarannya sehingga dicarikan pola bagaimana keluhan Pemda terhadap permasalahan itu  yang akan menjadi referensi dari BAKN untuk merekomendasikan agar bagaimana menyeragamkan regulasi agar tidak menghambat distribusi dana BOS.

“Itu salah satu yang direkomendasikan dalam  pertemuan itu, paling tidak dikembalikan ke sistem yang dulu karena ada pola penawaran seperti  itu,” terangnya.

Salmin juga mengaku, hal ini karena mekanisme terdahulu dengan sekarang berbeda namun sekarang dengan sistem seperti itu bagaimana menyederhanakan  sehinga intinya anggaran terdistribusi habis sampai pada sasarannya. 

“karena BAKN adalah salah satu alat kelengkapan yang tentu akan menjadikan ITU sebagai bahan informasi ketika bersama dengan mitra mereka di kementrian akan diberikan masukan untuk jangan menyulitkan daerah dalam ranka peningkatan SDM dengan menggunakan Dana BOS yang ITU menghambat ujian sehingga ITU dibebankan lagi ke masyarakat hingga terjadi pungutan di sekolah,”katanya. 

Sementara itu, Kadikbud Malut Imran Yakub saat dikonfirmasi terpisah mengemukakan, penyaluran menggunakan BL setiap melakukan pencairan ulang harus ada pertanggungjawaban dari sekolah sedangkan jika salah satu sekolah terlambat bisa menghambat yang lain. 

Disisi lain, pihaknya bersama BPKAD   tidak mendapatkan titik temu sehingga ketika  pada saat Kanwil Perbendaharaan pertemuan dengan presiden disitulah presiden menegaskan jangan melibatkan sekolah ke persoalan administrasi sehingga itu yang itu disebutkan  jangan menggunkan belanja modal namun belanja administrasi sehingga  dalam bentuknya jangan lagi TU, tetapi BLS sebab, kalau TU itu harus ada laporan pertanggungjawaban namun BLS itu langsung sehingga sekolah hanya memberikan laporan rekapan disalurkan ke Dikbud  berapa siswa.

Karena kata Imran, sebelumnya keuangan Pemprov meminta harus ada kwitansi   setiap belanja harus dilampirkan dalam laporan oleh sekolah barulah  pencairan tahap berikutnya.

“jadi kita juga takut keuangan begitu juga dengan keuangan, karena kalkulasi tidak dapat titik temu, tapi yang itu tetap trada yang ambil,” tutur Imran. 

Dikatakan direkening  transit hanya satu hari agar mengetahui ada, retur dan itu Dikbud mengadakan MoU dengan pihak Bank.

Menurutnya,selama ini sudah banyak opini dari masyarakat yang disampaikan kepada Dikbud maka dengan pertemuan itulah Kanwil anggaran memberikan solusi ternyata bahwa sekolah tidak boleh dibebankan masalah administrasi, sekolah hanya bertugas peningkatan mutuh sehingga itu dipermudah untuk jangan menggunakan belanja modal, namun belanja administrasi  maka  bayaran itu  BLS. 

“Dengan penyampaian itu kedepan yang ditawarkan harus dalam bentuk hibah baik sekolah negeri,maupun swasta. Kenapa harus tanggungjawab hibah karena SMA/SMK itu tanggungjawab pemerintah Provinsi yang tunduk dibawah Kemendagri. Jika di Kabupaten kota barulah tunduk ke Menteri Keuangan karena itu dia dalam bentuk hibah",terangnya.

Imran juga menjelaskan, saat ini yang mau dicairkan triwulan III namun uang belum di transfer ke daerah karena laporan  dari  keuangan  Provinsi belum mengirim ke Pusat dengan alasan harus melengkapi laporam triwulan I dan II dari Kepala sekolah.padahal yang diminta di pusat hanya rekapan bukan bukti fisik di setiap belanja.

“Jadi kedepan hibah semua bahkan kalau saya kembali ke Dinas dan melekat ke DPA agar pencairan lewat LHKPN.", pungkasnya.

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00