• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada Serentak

MK Putuskan Pilkada Sampang Dilakukan PSU, Ini Alasannya

6 September
07:50 2018
0 Votes (0)

KBRN, Sampang : Mahkamah Konstitusi (MK) telah memerintahkan KPU Kabupaten Sampang melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilkada) Kabupaten Sampang selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan MK di tetapkan. MK beralasan, PSU pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang tahun 2018 didasarkan pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak valid dan tidak logis.

Permohonan ini diajukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sampang, Hermanto Subaidi dan Suparto. Selain itu, MK juga memerintahkan KPU Provinsi Jawa Timur dan KPU Pusat melaksanakan supervisi, serta Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten Sampang melakukan pengawasan secara ketat terhadap Pilkada di Kabupaten Sampang.

"Memerintahkan KPU Kabupaten Sampang untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sampang dengan DPT yang telah diperbaiki," kata Anwar saat membacakan putusan bernomor 38/PHP.BUP-XVI/2018 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (5/9/2018) kemarin.

Sebelumnya, Kuasa Hukum Pemohon, Muhammad Soleh mengatakan, pemohon memperoleh suara sebanyak 252.676 suara dalam Pilkada Kabupaten Sampang. Perolehan suara tersebut menghasilkan selisih suara tidak sampai satu persen dengan perolehan suara terbanyak yang diraih oleh pasangan pihak terkait sebanyak 257.121 suara.

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menilai jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada Kabupaten Sampang tidak wajar. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 844.872 penduduk. Dari jumlah tersebut, Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) sejumlah 662.673. Jumlah itu didasarkan data penduduk yang memiliki hak pilih yang telah berusia lebih atau sama dengan 17 tahun ataupun yang berusia kurang dari 17 tahun.

“Data tersebut adalah data yang sah, sehingga KPU Kabupaten Sampang seharusnya mengikuti data tersebut untuk menyusun DPT Kabupaten Sampang,” kata Arief Hidayat.

Namun fakta di lapangan, kata Arif, KPU Kabupaten Sampang tidak menggunakan data dari Kemendagri, melainkan menggunakan DPT yang digunakan saat Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2014, yakni sebanyak 805.459 penduduk. Seiring perkembangan jumlah kependudukan, jumlah itu berkurang menjadi 803.449 penduduk.

Jika dibandingkan jumlah penduduk Kabupaten Sampang sebanyak 844.872, jumlah DPT dari data Pilpres 2014 itu hanya mencapai 95 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Artinya, 95 persen penduduk yang terdaftar dalam DPT telah berusia dewasa. Menurut Mahkamah Konstitusi, data itu janggal dan diragukan validitasnya.

“Hal itu sulit diterima akal, terlebih bila dikaitkan dengan rasio penduduk di tiap daerah antara usia dewasa dengan yang belum dewasa,” ujarnya.

Jika merujuk dari data KPU Kabupaten Sampang sebanyak 803.449 penduduk dengan yang dimiliki Kemendagri sebanyak 662.673, terdapat selisih kenaikan 140.826 penduduk/pemilih. Jumlah tersebut dianggap tidak logis. Di sisi lain, MK juga selalu menggunakan data dari Kemendagri sebagai acuan yang sah, apabila terdapat sengketa jumlah penduduk dalam penyelenggaraan pilkada ataupun pemilu.

Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Sampang harus dilakukan PSU, dengan terlebih dulu dilakukan perbaikan dalam penyusunan DPT oleh termohon (KPU Sampang). Ini dilakukan sesuai aturan peraturan perundang-undangan dengan mempedomani DP4 yang dikeluarkan Kemendagri, sehingga diperoleh DPT yang valid dan logis.

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00