• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Pengeboran Minyak Ilegal di Jambi Masih Marak

20 July
16:21 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jambi : Aktivitas pengeboran minyak illegal atau illegal drilling di Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari, Jambi hingga saat ini masih berlangsung bahkan semakin marak, meskipun Tim Terpadu Penutupan illegal drilling Provinsi Jambi yang didalamnya mencakup pihak  Pertamina, sudah seringkali melakukan penutupan sumur-sumur minyak illegal tersebut.

“Sejak tahun 2017, Tim penutupan Illegal Drilling telah melakukan penutupan sebanyak 49 sumur minyak illegal. Namun ternyata sebagian sumur yang sudah ditutup beberapa ahri kemudian dibuka kembali oleh penambang dan melakukan pengeboran illegal ,” ujar Pertamina EP Asset 1 PR and Goverment Relation Assistant Manager, Andrew, Jumát (20/7/2018).

Diperkirakan jumlah sumur minyak illegal di Kabupaten Batanghari, jumlahnya masih puluhan.

Pengeboran minyak secara illegal, selain merugikan keuangan negara, juga menyebabkan kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan bahkan membahayan jiwa tidak hanya penambang namun juga masyarakat sekitar sumur.

Illegal drilling merupakan aktivitas yang sangat tidak aman dari segi keselamatan, karena penambang tidak menggunakan alat pelindung diri sesuai standard dalam pengeboran minyak, termasuk alat pengeboran yang digunakan, sehingga rentan terjadi kecelakaan,” ungkap Pertamina EP Asset 1 Health Safety, Security and environment  (HSSE) Manager, Wenny Ipmawan.

Ditambahkannya, kebakaran sumur minyak di Desa Pompa Air Kecamatan Bajubang dua hari yang lalu, menjadi contoh sekaligus pelajaran bahwa illegal drilling sangat membahayakan.

Pertamina bersama unsur lain yang tergabung dalam tim Terpadu Penutupan illegal drilling, terus berupaya melakukan edukasi baik kepada masyarakat maupun pemerintah terkait bahaya illegal drilling.  Meski demikian, diperlukan penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku dan aktor intelektual dibaliknya, sehingga menimbulkan efek jera dan menekan aktivitas illegal drilling.  

Terlebih lagi, ancaman pidana aktivitas sudah sangat jelas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dimaan dalam  pasal 52 disebutkan bahwa para pelaku pengeboran minyak ilegal dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda paling tinggi Rp60 Miliar. (TW/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00