• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Jaksa Menyapa

Jaksa Apresiasi Putusan Majelis Hakim Karawang yang Tolak Gugatan Pembebasan Lahan Mega Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung

13 July
11:17 2018
0 Votes (0)

KBRN Jakarta : Gugatan lima perusahaan soal ganti rugi pembebasan lahan mega proyek jalur kereta cepat terhadap PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, ditolak Pengadilan Negeri Karawang.

Menurut Lia Pratiwi dari Tim Jaksa Pengacara Negara  yang menangani  kasus pembebasan lahan Mega proyek Kereta Cepat Jakarta Bandunge, kelima perusahaan yang menjadi pemohon adalah PT Gajah Tunggal, dengan nomor perkara No.33/Pdt.G/2018/PN.Kwg; PT Karawang Cipta Persada ( No.36/Pdt.G/2018/PN.Kwg dan No.37/Pdt.G/2018/PN.Kwg); PT Perusahaan Industri Ceres (No.38/Pdt.G/2018/PN.Kwg); PT Batuah Bauntung Karawang Primaland (No. 39/Pdt.G/2018/PN.Kwg); dan PT Pertiwi Lestari (No. 40/Pdt.G/2018/PN.Kwg).

Lia Pratiwi  mengungkapkan, kejaksaan  sangat mengapresiasi majelis hakim, karena dinilai putusan tersebut sudah tepat. 

"Kita apresiasi putusan majelis hakim yang menolak gugatan pemohon  karena proyek ini untuk kepentingan umum,” ujar Lia kepada wartawan  Jumat (13/7)

Diitegaskannya, putusan Pengadilan Negeri Karawang itu sangat berdampak terhadap kelanjutan dan percepatan pembangunan jalur kereta cepat yang merupakan program nasional. Dan, payung hukum yang digunakan dalam perkara tersebut adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

“Jika merujuk pada Undang-Undang itu, maka kepentingan umum harus diutamakan apalagi mengingat proyek Kereta Cepat adalah proyek strategis nasional. Dan untuk penilaian ganti kerugian juga telah dilakukan sesuai prosedur yang berlaku,” ungkapnya kepada wartawan

Di sisi lain, kemenangan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia di Pengadilan Negeri Karawang tentu tidak lepas dari hasil kerja keras dan kerja cerdas gabungan Tim dari JPN Kejati Jawa Barat yang terdiri dari Immanuel Zebua, Budi Haryanto, Susiana Susanti, Isna Noviriani serta JPN dari Kejari Karawang Lia Pratiwi yang merupakan Kasi Datun Kejari Karawang.

Dalam permohonan keberatan ganti rugi lahan mega proyek itu, turut juga ditujukan kepada PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karawang, Gubernur Jawa Barat, Menteri Perhubungan RI dan Kantor Jasa Penilai Publik. (SHD/HF)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00