• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Soal Pergub Hukum Cambuk, Senator Aceh Nilai Gubernur Irwandi Lecehkan Dewan

16 April
20:06 2018
0 Votes (0)

KBRN, Takengon : Polemik Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 5 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Jinayat, berbuntut panjang. Pergub itu didalamnya menyebut uqubat cambuk dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan (LP).

Anggota DPD RI, H. Fachrul Razi, asal Aceh bahkan menilai Pergub itu telah melecehkan lembaga DPR Aceh yang telah menghasilkan Qanun nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syaria Islam, dan Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Padahal sebutnya dewan merupakan penyambung lidah rakyat Aceh.

"Padahal Qanun itu sudah disepakati oleh semua Partai Politik (Parpol) yang ada di dewan, maka dengan Pergub itu, tidak hanya lembaga yang dilecehkan, tapi orang-orang yang ada di lembaga itu," kata Fachrul Razi, Senin (16/4/2018).

Dikatakan, Pergub Aceh Nomor 5 tahun 2018, juga dinilai tidak sehat secara demokrasi dan sistem pemerintahan. Indikasi adanya sentimen pribadi antara Eksekutif dan Legislatif juga patut dicurigai.

Senator Aceh itu juga khawatir akan banyak Qanun produk Legislatif yang akan dipergubkan oleh Gubernur Aceh Irwandi Yusuf.

"Saya melihat kebijakan seperti ini seperti ada upaya melecehkan, melemahkan, mengeleminasi Syariat Islam di Aceh," kata Fachrul Razi.

Ia menilai, hukuman cambuk yang dilakukan dihadapan publik tidak menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan. Melainkan 'shok terapi' kepada masyarakat yang melanggar hukum Islam. 

Begitupun, investor juga dinilai tidak menjadi alasan pemindahan pelaksanaan hukum cambuk. Perihal itu telah dibuktikan negara Malaysia dan Brunai.

Ia juga mempertayakan pergub Aceh Nomor 5 tahun 2018 pasca penggerebekan sejumlah mahasiswi yang terlibat praktik prostitusi online di aceh. Mantan juru bicara Partai Aceh itu juga menilai Pergub yang dilakukan gubernur terlalu tergesa-gesa. 

Fachrul Razi juga menyalahkan pola pikir gubernur Irwandi yang melakukan transaksional dengan pemodal asing yang tidak senang dengan Syariat Islam. (MS/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview

Berita Terbaru

   

12 Tersangka Korupsi di Kota Malang Tetap Nyaleg, KPK Imbau Masyarakat Selektif

00:00:00 / 00:00:00