• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Ketua DPRD Sumut Pastikan Tidak Ada Lagi Uang Ketok APBD

16 April
17:44 2018
0 Votes (0)

KBRN, Medan: Ketua DPRD Sumatera Utara Wagirin Arman memastikan tidak ada uang ketok dalam pengesahan APBD Provinsi Sumatera Utara.  

Politisi dari Fraksi Golkar ini mengungkapkan, sinergi antara Pemerintah Provinsi dan DPRD Sumatera Utara dalam pembahasan APBD Sumut dalam beberapa tahun terakhir ini berjalan baik dan transparan tanpa adanya deal-deal politik.

“Yang pasti di ulang tahun ke 70 ini kami sudah melangkah dengan komitmen tidak mau terulang lagi kegiatan yang sudah-sudah, yang negatif ya,” kata Wagirin Arman usai rapat paripurna istimewa dewan, Memperingati Hari Jadi ke-70 Provinsi Sumatera Utara 2018, di gedung DPRD Sumut, Senin (16/4/2018).

Seperti diketahui, 38 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perkara suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho. Salah satunya suap atau uang “ketok” untuk pengesahan APBD Sumut tahun anggaran 2013 dan 2014. Bahkan 12 anggota dewan telah ditahan oleh lembaga anti rasuah tersebut.

Wagirin menegaskan, dalam pembahasan APBD Sumut tahun anggaran 2017 pihaknya melibatkan KPK mulai dari rencana KUAPPAS, pembahasan anggaran sampai pengesahan anggaran, tidak ada deal-deal politik antara gubernur dan DPRD Sumut.

“Kita mengundang KPK untuk supervisi apabila terjadi deadlock antara gubernur dan DPRD. Artinya, kita melangkah secara konkret tidak mau ada hal-hal yang membuat deal-deal kelembagaan yang membuat pelanggaran terhadap aturan main, terutama tidak ada uang tok tok tok,” pungkasnya. (Widya/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00