• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Driver Taksi Online Minta Aturan Khusus

13 March
22:28 2018
0 Votes (0)

KBRN, Medan : Asosiasi pengemudi taksi online meminta aturan khusus terkait keberadaan taksi berbasis aplikasi tersebut. Mereka menolak disamakan dengan transportasi konvensional termasuk keharusan uji KIR.

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komisi A DPRD Sumut dengan pegiat taksi online, Dishub Sumut, Polrestabes Medan dan Diskominfo, Selasa (13/3).

Perwakilan sopir taksi online, Aritonang mengatakan, masalah Permen 108 bukan hanya tentang kuota yang dibatasi, mereka juga menolak aturan lain yang dinilai merugikan pengemudi.

“Seperti KIR, apa kami butuh KIR, itu tujuannya kan untuk kendaraan yang dimodifikasi, mobil kami dibuat perusahaan mobil hingga layak pasar. Berbeda dengan angkutan konvensional yang dimodifikasi. Kalau tranportasi konvensional, wajar harus diperiksa secara berkala,” ujarnya.

Mereka juga menolak aturan yang dinilai menyamakan transportasi online dengan transportasi konvensional. Juga disinggung, perusahaan organda yang diduga masuk ke dalam jaringan sebagai mitra operator dan mengatur kebijakan yang merugikan pengemudi selama ini.

“Jangan konvensional diterapkan untuk online, buat regulasi baru yang mengatur khusus transportasi online. Kami tidak menolak diatur, kami juga butuh peraturan tapi jangan samakan kami dengan mereka. Biar kami dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan juga,” tegasnya.

Menurut sejumlah pegiat transportasi online tersebut, ada juga perusahaan yang bekerjasama dengan aplikasi dan membuat pengemudi dari perusahaan tersebut diprioritaskan. Hal itu menimbulkan kesenjangan. Pengemudi yang mendaftar secara mandiri menjadi kesulitan mendapatkan pesanan.

"Kita mau melalui pimpinan sidang bisa menyurati operator kenapa bisa ada pengaturan sistem jarigan sehingga mereka lebih mudah mendapat pesanan,” ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi A DPRD Sumut HM Nezar Djoeli meminta Kemenhub membuat regulasi baru yang khusus untuk transportasi online. Serta harus dibentuk pengawasan terhadap para aplikator karena aplikator seolah-seolah tak tersentuh.

Nezar menyebutkan persoalan tersebut hanya bisa diselesaikan ditingkat Kementerian bersama Presiden. Namun kondusifitas harus dijaga, jangan sampai ada keresahan dan propaganda yang muncul terlebih menjelang Pilkada. (Widya/ARN)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00