• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Musrenbang Tingkat Kecamatan Dinilai Tidak Mewakili Aspirasi Masyarakat Desa

13 February
20:26 2018
0 Votes (0)

KBRN, Manggar : Usulan program kegiatan pembangunan pemerintah desa pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan tingkat kecamatan dinilai kurang mewakili kepentingan masyarakat desa. Hal ini mengingat masih ada beberapa desa yang tidak mengusulkan sektor unggulan desa pada e-planning.

Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Musrenbang kecamatan hari ke 5, di Ruang Pertemuan Kantor Camat Gantung, Selasa (13/2/2018), kondisi tersebut masih terjadi. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D), Bayu Primbodo menyayangkan adanya kondisi tersebut.

“Kayak tadi kami sangat menyayangkan di salah satu desa yang basisnya pertanian dan peternakan justru tidak mengusulkan usulan terkait pertanian, peternakan maupun perkebunan. Padahal di OPD terkait, sudah ada pagu milyaran rupiah untuk pengadaan sapi dan bibit pertanian,” ungkap Bayu.

Menurutnya hal itu akan membuat desa tersebut otomatis tidak akan menjadi lokasi kegiatan pada tahun mendatang. Selanjutnya kegiatan atau program akan diambil desa atau kecamatan lainnya yang sudah siap dan mengusulkan.

“Diambil desa yang lain sudah siap. Mereka punya kelompok tani, kelompok ternak, mereka juga sudah masukkan dalam e-planning dan data teknis dari OPD terkait,” jelas Bayu.

Meski begitu, Pemkab Beltim masih tetap akan memberikan kesempatan dalam Musrenbang Kecamatan. Kesempatan ini diberikan agar kebutuhan pembangunan desa yang belum ada dalam usulan dapat diakomodir.

“Cuman pak Bupati berpesan agar kita tetap buka kesempatan. Siapa tau baru kepikiran ternyata masyarakat saya banyak petani, nelayan, peternak atau pengerajin,” kata Bayu.

Mantan Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah itu mengatakan intinya adalah pemerintah desa harus bisa memahami tiga komponen pembangunan. Tiga komponen itu meliputi, pelayanan dasar, masalah ekonomi dan infrastruktur.     

“Yang pertama gimana pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial di desa. Yang kedua, coba dipahami di masyarakatnya ada berapa yang jadi petani, nelayan atau sektor usaha lainnya. Dan yang ketiga, mana jalan yang rusak, drainase yang mampet atau penerangan yang belum ada,” bebernya.

Selain itu, anggota DPRD Kabupaten Beltim, Husaini Rasyid menilai masih banyak desa yang mengusulkan kegiatan dan program pembangunan masih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan di masyarakat. Selain itu juga pembangunan fisik masih jauh mendominasi di atas pembangunan sumber daya manusia.

“Selama ini banyak usulan coming from behind, tiba-tiba muncul dari belakang. Kaitan untuk pembangunan ekonomi, yang muncul malah pembuatan lapangan bola, lapangan voli. Padahal kasat mata bertaburan lapangan olah raga pemerintah daerah,” kata Husaini.

Pria yang akrab dipanggil Uut itu menyatakan bahwa masih banyak desa yang belum paham betul untuk pemaksimalan pembangunan SDM. Hal ini membuat mayoritas usulan desa didominasi pembangunan fisik.

“Kan bisa untuk kegiatan ekonomi kreatif masyarakat atau pengembangan SDM lainnya. Cuman tidak semua, beberapa desa kami lihat ada juga yang sudah bagus,” ujarnya.

Sementara itu Sekretaris Daerah, Ikhwan Fahrozi mengatakan kurang pahamnya pemerintah desa dalam menyusun rencana pembanguan bukan semata-mata salah desa, OPD teknis terkait juga memiliki peran. Untuk itu nantinya OPD harus lebih dulu turun sosialisasi ke desa.

“Dari pemerintahan desa dak salah, karena yang harus pro aktif adalah OPD teknis dengan tupoksinya. Desa dak akan tahu kalau mereka dak pernah sosialisasi,” kata Ikhwan.

Menurutnya OPD dan pemerintah desa harus sinkron. Selama ini desa memang hanya tahu mengusulkan tanpa tahu program pembangunan di OPD teknis.

“Wajar, mereka hanya tahu infrastruktur fisik. Dana desa sulit mengakomodir pembangunan fisik makanya diusulkan di APBD,” terang Ikhwan.

Mantan Camat Gantung itu mengatakan akan meminta OPD teknis untuk turun ke desa-desa mensosialisasikan program yang ada di Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

“Dalam Musyawarah Dusun tidak semua OPD teknis yang mau turun ke desa. Seharusnya begitu mereka tau DPA, mereka turunlah sosialisasi,” ujarnya. (FA/SR/HF)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00