• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Fahri Hamzah Persilahkan UU MD3 Digugat ke MK

13 February
15:23 2018
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mempersilahkan jika ada pihak-pihak ingin menggugat Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) telah yang telah disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Ya nggak apa-apa (digugat). Itu hak rakyat. Terserah aja,” kata Fahri dalam keterangannya, Selasa (13/2/2018).

Fahri meminta agar semua pihak menyudahi soal interpretasi bahwa DPR ini lembaga yang dipimpin satu orang. Sebab, lanjutnya, di DPR ada 10 partai, ada 560 anggota beda pikirannya masing-masing.

“Nggak akan ada yang bulat di DPR ini. Jadi mustahil itu,” ujarnya. 

Soal pasal 245 yang ada di dalam UU MD3, Fahri menganggap, tidak ada yang harus dipersoalkan. Sebab, hak imunitas mutlak untuk anggota Dewan dalam menjalankan tugasnya.

“Intinya adalah bagaimana agar anggota Dewan memiliki kebebasan untuk berbicara dan bertindak dalam ruang lingkup kerjaannya. Itu dalam rangka pengawasan pada pemerintah. Sebenarnya itu inti hak imunitas. Menurut saya tidak ada kontroversi,” tambahnya.

Menjawab pertanyaan soal muatan dalam Pasal 122 yang menyebutkan pengkritik DPR dapat dipidanakan. Hal itu dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) selaku peradilan internal DPR.

Fahri menolak apabila MKD dapat mempolisikan semua laporan penghinaan terhadap DPR. Menurutnya, MKD akan memberi klarifikasi terlebih dahulu kepada pihak yang bersangkutan.

“Nggak gitu caranya. MKD memanggil dia dan melakukan klarifikasi kan. Nanti akan keliatan temuannya,” jelasnya.

Inilah, sambungnya, yang dapat menyebabkan MKD melakukan rekomendasi terhadap lembaga penegak hukum. Bukan itu saja, tiap warga negara juga kalau dihina kan berhak melapor.

“Tapi medium MKD adalah medium klarifikasi. Inilah lembaga peradilan internal kita di DPR,” tuntasnya. (Zvol/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00