• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Mahar dalam Kontestasi Pilkada, Implikasi Negara tidak Membiayai

9 December
05:42 -0001
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pengamat Politik, Muhammad Nasih berharap pemerintah dapat memberikan dana aktivitas parpol untuk menuju Pilkada dan Pilpres. Menurut Nasih, cerita tentang La Nyalla dan calon Walikota Cirebon menjadi implikasi akibat tidak tersedianya dana partai di Indonesia. Apalagi partai dilarang mendirikan usaha sehingga wajar jika calon kepala daerah banyak memerlukan uang untuk proses pencalonan.

"Ini implikasi dari sistem politik yang dibuat tidak kondusif bagi lahirnya pemimpin yang idealis dan baik, biaya politik mahal, parpol pun tidak punya uang yang cukup untuk membiayainya, wajar karena pemerintah tidak biayai, Parpol gak boleh buka usaha dan aneh banyak LSM menentang ide anggaran untuk parpol, mikir dong jika tidak punya usaha, anggarannya mana. Ya dari Cukong-cukonjg akibatnya tidak mandiri calon-calon eksekurtif dan legislatif," terang Nasih dalam wawancara bersama RRI di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Nasih menambahkan ketidakpercayaan parpol dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, membuat parpol membentuk saksi-saksi partai.

"Pengusaha besar yang biayai inilah yang harus dihadapi pemerintah,calon tidak percaya pada KPU dan Bawaslu karena mereka dianggap manipulasi data, para calon tidak percaya pada negara, akhirnya inisiatif bangun intitusi sendiri misalnya bangun saksi saksi kan itu perlu pendanaan, semua orang belum tentu mau jadi saksi akhirnya menjadi bengkak anggaran parpol untuk pencalonan dan dilimpahkannya pada calon yang ingin maju," jelasnya.

Polemik mengenai isu mahar dalam kontestasi Pilkada Serentak 2018 terus menghangat. Setelah, La Nyalla yang mengaku dimintai mahar Rp170 M oleh Ketum Gerindra Prabowo Subianto, kini muncul calon kandidat lain yang membuka suara. 

Pasangan Brigjen Pol (purn) Siswandi dan Euis Fety Fatayati yang diusung oleh koalisi umat itu gagal maju di Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Cirebon, Jawa Barat. Penyebabnya, karena salah satu partai pengusung meminta mahar miliiaran rupiah. (LS/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00