• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Pemerintah Perjuangkan Lahan Monumen Perdamaian Bom Bali 1

12 October
20:26 2017
0 Votes (0)

KBRN, Kuta : Korban bom Bali bersama Pemerintah memperingati 15 tahun kejadian bom Bali 1, di Ground Zero, Kuta, Kamis (12/10/2017). Hadir Gubernur Bali Made Mangku Pastika, Wakil Ketua DPRD Bali I Gusti Bagus Alit Putra, Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa, dan Danrem 163/Wirasatya Kolonel Arh. I Gede Widiyana bersama para korban dan anak serta keluarga korban bom Bali 1 dalam peringatan tersebut.

Pada kesempatan itu perwakilan keluarga korban meminta pemerintah memfasilitasi pembangunan museum bom Bali 1 Alasannya agar masyarakat dan wisatawan tidak sekadar ber-swafoto ketika mendatangi Ground Zero. Pengunjung diharapkan dapat melihat dokumentasi tragedi yang menyebabkan 202 orang tewas, dan 209 luka-luka akibat bom bunuh diri Amrozy Cs, tahun 2002 silam. 

Menyikapi itu, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika mengaku telah memikirkan pembangunan monumen perdamaian di lokasi ex Sari Club, di Jalan Legian, tepat disebelah barat Ground Zero. Menurutnya rencana itu telah dibicarakan dengan pemerintah Australia. Pemerintahan negeri kanguru disebut menyetujui hal tersebut. Hanya yang menjadi kendala, pemilik lahan belum menyetujui proses jual beli. 

"Ada masalah dengan kepemilikan lahan itu. Tanah itu dimiliki oleh seorang pengusaha di Jakarta. Kita sudah mencoba mendekati dengan cara membeli sebenarnya. Jadi sudah ada foundation atau yayasan yang akan membeli itu. Dan sebagian uangnya sudah dikumpulkan oleh masyarakat Australia sebenarnya, dan juga dari kita," katanya. 

Merasa dipersulit, Pastika meminta Pemerintah Kabupaten Badung tidak menyetujui izin pemanfaatan lahan diluar keperluan taman ataupun monumen perdamaian bom Bali 1. 

"Bagaimanapun juga saya sudah meminta kepada Bupati Badung beberapa tahun yang lalu untuk tidak mengeluarkan izin bangunan, selain monumen perdamaian," akunya. 

Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa mengaku siap mengawal permintaan Gubernur. Pemerintah dikatakan memiliki otoritas menolak permohonan izin dengan alasan kuat terlebih untuk kepentingan kemanusiaan. 

"Apapun perintah dari Pak Gubernur, karena itu Pak Gubernur adalah pimpinan daerah, dan pimpinan negara, maka kita harus amankan itu. Apalagi ini lebih-lebih adalah untuk demi kemanusiaan, bukan untuk permasalahan yang lain. Jadi dalam kehidupan ini persoalan kemanusiaan itu hal yang tertinggi buat kita, dibawah Tuhan," katanya. 

Suiasa mengaku sejauh ini Pemerintah Kabupaten Badung belum mengetahui pemilik lahan. Namun ia berjanji untuk menelusuri data pemilik tanah ex Sari Club tersebut. Tidak sebatas mencari tahu, pihaknya juga akan mendekati pemilik lahan, untuk mempercepat realisasi pembangunan monumen perdamaian bom Bali 1. (HRO/DS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00