• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sigap Polri

Ketua PSPK Menilai Layak Polri Gunakan Senjata Api

7 October
07:21 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Bandung Muradi‎ menilai, pernyataan mantan Ketua Dewan Informasi Strategis dan Kebijakan (DISK) Badan Intelijen Negara (BIN) Drajad Wibowo soal kisruh senjata api yang menyebut UU Kepolisian punya kelemahan fatal itu sangat dangkal tidak mendasar.

‎"Apa yang diungkap Drajad Wibowo lebih pada pemahaman yang tidak komprehensif atas sejumlah aturan legal dan juga penjelasan praktis berkaitan dengan pemanfataan senjata oleh Polri, sehingga penjelasannya pun tidak memiliki dasar yang kuat," kata Muradi dalam keterangannya, Sabtu (7/10/2017).

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Drajad‎ Wibowo bahwa Polri tidak memiliki kewenangan dalam pemanfaatan senjata untuk penegakan hukum dan dianggap memiliki kesalahan fatal sebagai bukti yang bersangkutan tidak paham konteks penegakan hukum dan pemolisian.

"Basis pijakan analisisnya hanya bersumber dari UU Nomor 2/2002 yang tidak secara eksplisit menegaskan pemanfaatan senjata api dalam penegakan hukum," ujarnya.

Padahal, kata dia, jika dibaca lebih jauh tugas dan fungsi dari Polri sebagaimana dijelaskan dalam UU Polri khususnya Pasal 2, Pasal 4, dan Pasal 5 memiliki cakupan yang luas dalam konteks keamanan dalam negeri.

Artinya, penegasan dari hal tersebut berimplikasi pada pemenuhan persenjataan untuk Polri dengan kategori senjata melumpuhkan dalam memastikan terselenggaranya keamanan dan ketertiban oleh Polisi umum, reskrim, Polantas dan juga intelijen keamanan. 

‎"Secara harfiah, perundang-undangan yang ada lebih banyak sebagai payung legal yang mana secara praktis dijelaskan dalam Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Pemerintah (PP), maupun Peraturan Kapolri," ujarnya.

Sementara, lanjut Muradi, penggunaan senjata standar militer terbatas berkaitan dengan ancaman keamanan dalam negeri dengan intensitas tinggi seperti terorisme, gangguan kelompok bersenjata serta penyelenggaraan tertib sosial sebagai bagian dari efek konflik sosial yang berkembang tentu Brimob Polri dan Densus 88 AT menjadi unit Polri yang bertanggung jawab untuk hal tersebut.

Bahkan, dalam konteks penyelenggaraan penegakan hukum secara universal juga telah diatur dalam Prinsip-prinsip Dasar Penggunaan Kekuatan dan Senjata Api oleh aparat penegak hukum yang diadopsi dari Kongres ke-9 PBB tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Terhadap Pelaku Kejahatan di Havana Kuba tahun 1980. 

"Dalam prinsip-prinsip dasar PBB tersebut bahwa keberadaan penegak hukum dan institusinya memiliki konsekuensi dalam menjalankan peran dan fungsinya," katanya.

Namun demikian, lanjutnya, prinsip non kekerasan tetap menjadi rujukan bagi para aparat penegak hukum. Akan tetapi, dimungkinkan aparat penegak hukumnya harus dipersenjatai dengan senjata yang melumpuhkan dan pada derajat tertentu juga dimungkinkan menggunakan senjata api.

"Disebabkan meningkatnya ancaman keamanan secara signifikan dan menguatnya ancaman keselamatan diri dari para penegak hukum. Penekanan inilah yang menjadi rujukan  organisasi kepolisian di dunia, termasuk juga Polri," tandasnya.

Untuk diketahui, Drajad Wibodo yang juga politisi PAN ini mengatakan kontroversi senjata tidak akan muncul jika semua pihak konsisten menerapkan UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri dan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menurutnya, dalam UU Kepolisian tidak ditemukan satu ayat atau bahkan kalimat yang menyatakan angota kepolisian dipersiapkan dan dipersenjatai. Dalam batang tubuh UU Kepolisian hanya satu kalimat yang menyebut kata senjata, yaitu pada Pasal 15 ayat 2 butir e.

Sementara, dalam UU TNI jelas disebut dalam Pasal 1 butir 21 bahwa tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi militer maupun ancaman bersenjata. (Zvol/HF)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00