• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Perppu Ormas Dinilai Terlambat

17 July
18:10 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI) Gandi Parapat menilai Presiden Jokowi sudah terlambat menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

"Mengapa baru sekarang diterbitkan, kan ormas (HTI) itu sudah ada sejak lama. Bukan soal setuju atau tidak. Itu yang kami pertanyakan kepada Presiden Jokowi," kata Gandi, Senin (17/7/2017).

Gandi mengatakan seharusnya Perppu tersebut diterbitkan jauh-jauh hari atau pada saat munculnya organisasi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sejak itulah, antisipasi pemerintah harus dilakukan supaya tidak menimbulkan aksi protes dari kalangan masyarakat. 

"Ormas yang bertentangan itu memang harus ditertibkan karena Pancasila harus ditegakkan tapi mengapa saat ini pemerintah baru persoalkan," tandasnya. 

Ia mencurigai ada maksud politik dibalik penerbitan Perppu Ormas. Pembubaran organisasi yang anti Pancasila itu akan menguntungkan Presiden Jokowi dan partai politik yang berkuasa dalam menyongsong pemilu 2019 mendatang.  

"Saya yakin ada motif politik. Ormas ini kan hanya sebuah nama, jangan anti terhadap ormas itu lalu dibubarkan. Bisa jadi masyarakat marah nanti," ujar Gandi. 

Pada 12 Juli 2017, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) diterbitkan. Terbitnya Perpu ini dimaksudkan untuk mencegah munculnya ormas yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Salah satu pihak yang menentang Perppu Ormas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bahkan organisasi ini tengah menyiapkan langkah hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung terbitnya Perppu itu. (SHS/HF)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00