• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

SIGAP POLRI

OTT Kades di Cilacap, Polisi Amankan Rp 515 Juta

17 July
17:19 2017
0 Votes (0)

KBRN, Cilacap : Polres Cilacap berhasil mengamankan uang senilai Rp 515 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum Kades Widarapayung Kulon, Cilacap, berinisial RD.

RD diduga melakukan pungli terhadap PT Lautan Mas Jaya, selaku pengelola tambak udang di desa Widarapayung Kulon, Kecamatan Binangun, Cilacap.

Kapolres Cilacap, AKBP Yudho Hermanto melalui Kasat Reskrim, AKP Agus Supriadi menjelaskan pengungkapan kasus tersebut berawal dari adanya informasi rencana penyerahan sejumlah uang dari PT Lautan Mas Jaya kepada Kades, sebagai kompensasi aktivitas usaha tambak udang.

“Dari informasi itu dilakukan pendalaman, selanjutnya kami bersama tim Saber Pungli melakukan OTT di kantor PT Lautan Mas Jaya, mengamankan beberapa orang yang sedang bertransaksi menyerahkan uang, dan dibawa ke Mapolres,” jelas AKP Agus, dalam gelar perkara, Senin (17/5/2017).

Petugas, lanjut dia, mengamankan uang tunai sebesar Rp 100 juta dan cek senilai Rp 415 juta, beserta sejumlah dokumen seperti peraturan desa (Perdes).

Dijelaskan, pihak perusahaan menyatakan bahwa kompensasi lahan yang digunakan untuk aktivitas tambak udang sudah lunas dibayarkan dalam 2 tahap yakni pada 2015 dan 2017.

“Sejak 1970 lahan itu digarap oleh warga dengan penanaman pohon pepaya, kelapa dan lain-lain yang menghasilkan. Lalu pada 2014, PT Lautan Mas Jaya memanfaatkan lahan itu untuk tambak udang seluas 35 hektar. Tahun 2015, pembayaran kompensasi lahan itu diberikan kepada warga sebesar Rp 2,5 milyar dan 2017 senilai Rp 3,1 milyar,” terangnya.  

Namun, RD masih tetap melakukan pungutan kepada perusahaan melalui pembuatan Perdes yang selanjutnya dinilai cacat hukum karena tidak adanya perijinan kepada Bupati Cilacap melalui Camat setempat.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada Subbag Perundang-undangan Pemkab Cilacap, dan Perdes dinyatakan tidak berizin,” imbuhnya.  

Terkait penggunaan uang tersebut oleh RD, kata AKP Agus, masih dalam pemeriksaan.

Atas perbuatannya, RD diduga melanggar pasal 12e UU RI 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI 20/2001 dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimal Rp 1 milyar.

Sementara penasehat hukum RD, Edi Sarwono tidak bersedia memberikan komentar terkait kasus ini.

“Kami menjunjung tinggi, menghormati asas praduga tak bersalah, jadi nanti saja kalau sudah masuk persidangan,” katanya. (Sandy/HF)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00