• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ruang Publik

Petani Tebu Lega, Direktorat Jenderal Pajak Usul Gula Petani Jadi Barang Kebutuhan Pokok Tak Terutang PPN

14 July
18:39 2017
2 Votes (4)

KBRN, Malang: Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mendapat angin segar usai melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pajak terkait dengan rencana pemberlakuan Pajak Penambahan Nilai (PPN) 10 persen atas gula tani yang dinilai memberatkan petani tebu.

Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia dan Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Kabupaten Malang, Dwi Irianto kepada RRI, Jumat (14/7/2017), petang menjelaskan,APTRI telah melakukan pertemuan dengan Direktur Jenderal Pajak di ruang rapat madya Direktur Jenderal Pajak, lantai 5 gedung Mar'ie Muhammad Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak pada Kamis (13/7/2017).

Dwi Irianto menjelaskan hasil pertemuan itu ada dua point, antara lain:

1. Atas penyerahan gula oleh petani tebu beromset di bawah Rp4,8 miliar per tahun tidak terutang PPN karena petani tersebut tidak dikategorikan  (dikukuhkan) sebagai pengusaha kena pajak. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, pedagang tidak dapat membebankan PPN yang terutang kepada petani.

2.Direktorat Jenderal Pajak akan mengusulkan kebijakan penetapan gula petani sebagai  barang kebutuhan pokok, yang ditetapkan sebagai bukan barang kena pajak, sehingga atas penyerahannya tidak dikenakan PPN. Hal ini sejalan dengan Perpres nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, yang menetapkan gula termasuk kelompok barang kebutuhan pokok hasil industri dan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39  tahun 2016 tentang Pengujian UU PPN Nomor 42 tahun 2009.

Dua point tersebut telah ditandatangani bersama, antara lain, Ketua Umum Dewan Pembina DPP APTRI H.M Arum Sabil, Ketua Umum  DPN APTRI Soemitro Samadikoen, Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Hestu Yoga Saksama, Direktur Peraturan Perpajakan Arif Yanuar, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Awan Nurmawan Nuh.

"Setidaknya kami mulai sedikit lega mas dengan dua point hasil rapat itu. Gula memang kena PPN, tetapi petani tebu bukan pengusaha kena pajak, sehingga tidak kena PPN asalkan omset petani dibawah Rp4,8 miliar per tahun,"  beber Dwi kepada RRI.

Karenanya, pihaknya meminta kepada Pemerintah agar gula petani tidak terutang PPN. Kata dia, Dirjen Pajak akan mengusulkan agar gula petani masuk dalam barang kebutuhan pokok layaknya beras, sehingga tidak terutang PPN. Ia memahami, Dirjen Pajak bukan pengambil keputusan, hanya sebatas pelaksana, tetapi setidaknya dengan adanya dua poin tersebut turut membantu petani membebaskan pajak gula tani.

"Dirjen pajak hanya sebatas mengusulkan kepa Menteri Keuangan agar menerbitkan surat Keputusan bahwa gula tani tidak dikenakan PPN," tukasnya.

Ditambahkan, secara "dejure" surat keputusan belum ada, namun Dirjen Pajak akan membantu dan berjanji dalam waktu seminggu ini akan mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI.

" Kami minta gula petani harus bebas pajak, baik pindah tangan dari petani ke pedagang atau pedagang ke konsumen. Kan sekarang sudah ada batas Harga Eceran Tertinggi (HET)," tambahnya.

Ia memastikan, jika PPN 10 persen tetap diberlakukan bagi gula tani, maka sebagian besar petani tebu akan beralih menanam tanaman lain, sebab merugi banyak. (SP/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00