• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Perludem Sayangkan Pembahasan RUU Pemilu Molor

19 June
21:33 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menyayangkan molornya pembahasan lima isu krusial Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), setelah Panitia Khusus (Pansus) menunda pembahasan. Pembahasan akan dilanjutkan usai lebaran 2017.

Lima isu krusial yang dibahas ialah batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi ke dapil, sistem pemilu, dan metode konversi suara ke kursi.

“Kita menyayangkan target pengesahan RUU yang dijanjikan semula 18 April, kemudian 28 April dan bergeser 18 Mei. Sekarang akhir Juni lalu disepakati pembahasan sehabis Idul Fitri 2017 dan dibawa ke rapat Paripurna 20 Juli 2017. Ini konsekwensi pola pembahasan salah meletakan prioritas,” kata Titi dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Senin (19/6/2017).

Menurutnya molornya pengesahan RUU Pemilu, disebabkan keterlambatan pembahasan RUU oleh pemerintah. Pemerintah baru menyerahkan ke DPR pada Oktober 2016 sementara bobot dan subtansi RUU Pemilu sangat besar.

“Bobot dan subtansi RUU Pemilu luar biasa penggabungan tiga subtansi RUU Pemilu yang semula diatur terpisah yaitu UU Pemilu Legislatif, UU Pemilu Legislatif dan UU Penyelenggara Pemilu, sekarang dijadikan satu naskah. Itu suatu ikhtiar dan upaya yang baik. Seharusnya pemerintah dan DPR menyadari mereka tidak punya waktu”.

Seharusnya pembahasan RUU difokuskan kepada pertama melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pemilu. Jadi RUU Pemilu mengakomodir putusan MK yang diterjemahkan norma Undang-Undang. Kedua, mengatur sinkronisasi dampak teknis dari diselenggarakannya pemilu legislatif dan pemilu presiden secara serentak dan ketiga memperkuat komitmen keadilan pemilu, ke-empat adalah mensinkronkan kelembagaan penyelenggara dengan pemilu serentak.

Namun yang dibahas justru diluar agenda dan menimbulkan kontroversi serta serat kepentingan seperti muncul gagasan untuk menambah kursi DPR padahal itu tidak diusulkan oleh pemerintah, kemudian menambah anggota KPU dan Bawaslu, dan pembiayaan pelatihan saksi dengan uang energi.

“Sudah diserahkan terlambat dan membahas kemana-mana, menimbulkan kontroversial, menyentuh perdebatan panjang dan tarik menarik kepentingan sangat kuat. Itu kan menguras energi,” tegasnya. (Sgd/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00