• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Sidang Lanjutan Jaminan Produk Halal, MK akan Panggil DPR

29 May
11:29 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara gugatan uji materi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Sidang mendengarkan pandangan Indonesia Halal Watch (IHW) sebagai pihak terkait tehadap gugatan uji materi UU tersebut.

Majelis Hakim MK, Anwar Usman mengatakan pihaknya akan memanggil DPR terkait yang membuat Undang-undang tersebut.

"Filosofinya apa, kita mendengar keterangan DPR dan saksi ahli terkait dahulu," ujar Anwar di gedung MK, Jakarta, Senin (29/5/2017).

Permohonan uji materiil UU JPH diajukan oleh Advokat Paustinus Siburian. Pemohon merasa tidak mendapatkan pembatasan-pembatasan mengenai persoalan halal tidak halalnya suatu produk, baik menyangkut bahan maupun proses produksi. Dalam perkara Nomor 5/PUU-XV/2017, Siburian menguji Diktum menimbang huruf b, Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 huruf a, Pasal 4, dan Pasal 18 ayat (2).

Menurut Siburian, undang-undang tersebut bertentangan dengan undang-undang 1945 tentang kebebasan memeluk agama dan terkesan diskriminatif. Siburian berpendapat jika tahun 2019 undang-undang tersebut efektif diberlakukan, maka akan membahayakan keutuhan bangsa Indonesia.

Diketahui setiap barang impor yang masuk ke Indonesia harus mencantumkan label halal dan haramnya pada makanan yang diimpor.

Menurut data dari IHW, dari ribuan restoran yang ada di Indonesia baru 33 restoran yang mencantumkan label halal di produk makanan dan minumannya. (LS/Suhanda/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00