• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

BPK Beri Pemerintah Pusat Raih Opini WTP Setelah 12 Tahun

19 May
21:44 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dalam pelaksanaan APBN Tahun 2016 kepada DPR – RI dalam masa sidang paripurna ke 25 hari ini, Jumat (19/5/2017) dan tercatat jika pemerintah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan jika pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi permasalahn yang menjadi pengecualian opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP tahun 2015 lalu. Berlandaskan penyelesaian suspen atau perbedaan realisasi belanja negara yang dilaporkan Kementrian Lembaga dengan yang dicatat Bendahara Umum Negara (BUN).

“Laporan keuangan pemerintah Yang Laporan Keuangan Kementrian Lembaga atau LKKL sudah baguskan sudah 74 atau 84 % memperoleh WTP. BPK juga memberikan WDP ke 8 LKKL dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP) ke 6 LKKL. Tetapi LKKL yang mendapatkan WDP dan TMP itu tidak berpengaruh secara material terhadap LKKL tahun 2016,” ungkap Moermahadi Soerja Djanegara pasca penyerahan laporan.

Adapun  8 LKKL yang mendapat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yaitu pada Kemenhan, Kemen LHK, Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, BKKBN, KPU, Badan Informasi Geopasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan LPP RRI. Sedangkan yang Tidak Menyatakan Pendapat sebanyak 6 LKKL yaitu pada Kementerian KKP, Komnasham, Kemenpora, LPP TVRI, Bakala, dan Badan Ekonomi Kreatif. (Chn/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00