• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Pilkada Serentak

Bawaslu Riau Ajukan Dana Pengawasan Pilgub Riau 2018 Sebesar Rp 84 Miliar

21 April
08:50 2017
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau mengusulkan anggaran pelaksanaan pengawasan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Riau tahun 2018 ke Pemprov Riau sebesar Rp 84 miliar dengan rincian usulan meliputi kerja Bawaslu Riau, Panwaslu 12 kabupaten/kota dan pengawas pemilih lapangan desa/kelurahan serta pengawas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Anggota Bawaslu Provinsi Riau Fitri Heriyanti mengatakan anggaran yang diusulkan itu masih dana awal dan bisa saja mengalami penambahan dan pengurangan. Namun masyarakat juga bisa ikut melakukan pengawasan terhadap dana Pilgub yang dikucurkan ke Bawaslu Riau.

"Pada tahun 2017 akan dipergunakan sekitar Rp 10 miliar saja, sisanya dibutuhkan pada tahun 2018 saat tahapan kampanye sedang berlangsung," katanya, dalam dialog "Wajah Daerah" di LPP RRI Pekanbaru, Jumat (21/4/2017).

Menurutnya, kebutuhan untuk pengawasan pada Pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Riau secara umum meningkat dibanding Pemilu sebelumnya. Anggaran untuk penyelenggaraan Pilkada bersifat wajib bagi pemerintah daerah, yang diberikan melalui proses persetujuan hibah anggaran.

Wajib Pertanggungjawabkan Dana

Sementara itu, seiring dengan telah berakhirnya tahapan Pilkada serentak, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melaksanakan Pilkada serentak 2017, diingatkan untuk wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya kepada pemerintah daerah.

Ketua KPU Provinsi Riau, Nurhamin menegaskan dalam Permendagri dinyatakan seluruh tahapan dilaksanakan sampai selesai, baru penyelenggara mempertanggunjawabkan penggunaan anggaran, bila perlu dipertanggung jawabkan kepada publik.

"Secara regulasi dana yang digunakan berasal dari APBD yang notabene berasal dari uang rakyat melalui pajak dan retribusi, maka harus dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah melalui KPU RI dan nantinya akan diaudit oleh BPK," ucapnya.

Sesuai dengan mekanisme pertanggung jawaban, juga tidak harus langsung ke publik, tetapi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Biro atau Bagian Keuangan di pemerintah daerah, apalagi sebagai penyelenggaraan Pilkada, semua pihak berharap bersih dan transparan terkait dengan anggaran.

"Kami tidak ingin ada komisioner yang tersangkut hukum terkait dengan anggaran Pilkada. Maka harus dipertanggung jawabkan sebagaimana dilakukan oleh pihak lain yang juga wajib memeprtanggung jawabkan anggaran Pilkada seperti desk Pilkada, panitia pengawas, TNI/Polri dan Satpol PP serta seluruh institusi penyelenggara yang menggunakan dana APBD untuk melaporkan penggunaan anggarannya," tuturnya.

Terkait hal itu, Ketua KPU Kota Pekanbaru, Amiruddin Sijaya menegaskan sebelum mengakhiri tugas melaksanakan Pilkada serentak 2017, pihkanya akan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang dihibahkan pemerintah dan saat ini jajaran sekretariat bersama komisioner sedang menyelesaikan kewajiban yang belum ditunaikan, khususnya terkait dengan pelunasan berkaitan dengan publikasi.

"Berdasarkan pasal 28 Permendagri 44 tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan belanja Pemilukada, penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah Pemilukada dilakukan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah," janjinya.

Tahapan penyelenggaraan Pilkada serentak 2017, berakhir setelah dilantiknya walikota wakil walikota terpilih yang sampai saat in belum ditetapkan. Laporan pertanggungjawaban itu merupakan keseriusan dan komitmen KPU terhadap tugas dan tanggungjawab yang tak hanya selama proses penyelenggaraan, tetapi juga dari sisi akuntabilitas pengelolaan anggaran.

"Sesuai ketentuan, audit atas laporan pertanggungjawaban dilakukan oleh BPK dan KPU akan menyiapkan diri apabila sewaktu-waktu pemeriksaan dilakukan namun dengan harapan hasil audit akan mendapat predikat terbaik yang diberikan BPK. Sesuai naskah perjanjian hibah daerah atau NPHD antara KPU dengan Pemko Pekanbaru, anggaran Pilkada mencapai Rp 29,8 miliar," tambahnya. (TS/DS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00