• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Tuntut Ganti Rugi, Pemilik Tanah Ancam Tutup PLBN Entikong

20 March
18:05 2017
2 Votes (5)

KBRN, Entikong : Peresmian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat (Kalbar) oleh Presiden Joko Widodo, 21 Desember 2016, menyisakan persoalan ganti rugi tanah yang belum dibayarkan. Pemilik tanah mengancam akan menutup akses perlintasan di PLBN ini jika pemerintah kembali ingkar janji.

“Kesabaran kita sudah habis. Kita sudah kehabisan akal, Pemerintah bohongi kita, minggu demi minggu, bulan demi bulan kami menunggu, janji-janji katanya mau bayar sampai hari ini tidak ada,” kata Yusman, salah seorang pemilik tanah, Senin (20/3/2017).

“Tanggal 25 (Maret) ini kami akan menutup akses di pintu masuk dan keluar PLBN itu, kalau sampai tanggal tersebut belum dibayar. Dari 2015 kami menunggu, sekarang sudah 2017,” ancamnya.

Pengadaan tanah untuk pengembangan infrastruktur fisik PLBN Entikong dilaksanakan sesuai UU nomor 2 tahun 2012, Perpres nomor 71 tahun 2012, Inpres nomor 1 tahun 2016 dan Perpres nomor 3 tahun 2016. Jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah dari tahap perencanaan hingga penyerahan hasil dilaksanakan selama 540 hari. Namun, untuk proyek strategis nasional dapat dilakukan dalam waktu paling minimum. Pemilik tanah dijanjikan akan menerima pembayaran ganti rugi paling lambat sebelum pembangunan fisik PLBN selesai (Desember 2016).

“Yang kita tuntut ini kan janji-janji pemerintah, terakhir janjinya pertengahan Maret ini, sekarang sudah tanggal 20  belum ada kabar. Saya dengar isu, mau mundur lagi sampai April. Ini yang kita kesalkan,” ujar Sartono, pemilik lahan yang tanahnya menjadi lokasi pintu kedatangan PLBN Entikong sekarang.

“Kalau tanggal 25 belum dibayar, kami akan bergerak ke batas (PLBN-red) untuk mengosongkan border, menutup akses masuk dan keluar yang ada diatas tanah kami. Karena itu adalah hak kami yang sudah dijanjikan mau dibayar sama pemerintah,” ucapnya.

Sartono mengungkapkan, dirinya sudah bertemu dan menanyakan langsung ke pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) terkait pembayaran ganti rugi lahan. Saat itu, menurut Sartono, pihak Kementerian PU-Pera mengatakan pembayaran ganti rugi lahan sudah ditransfer ke rekening pemilik tanah sejak Desember 2016 lalu. Namun, hingga sekarang rekening Sartono masih kosong. (DW/DS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00