• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Nasional

Pemerintah Ingin Pengelolaan Lahan Gambut Berbasis Lingkungan

20 March
15:35 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menginginkan pengelolaan lahan gambut harus tetap memperhatikan lingkungan ekosistem gambut dan berbasis masyarakat.

Untuk pengelolaan dan perlindungan ekosistem lahan gambut, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. KLHK juga telah menerbitkan aturan lain seperti Peraturan Menteri LHK dan SK yang menjadi pedoman bagi pengelolaan industri di kawasan lahan gambut.

“Kebijakan kita itu tetap mendukung usaha di gambut tetap berbasis lingkungan ekosistem gambut dan berbasis masyarakat,” kata  Seketaris Jendral KLHK,  Bambang Hendroyono dalam perbincangan bersama Radio Republik Indonesia, Senin (20/3/2017).

Pemerintah ingin perusahaan yang memiliki usaha di area lahan gambut, pengelolaan lahan gambut harus sesuai dengan ketentuan dari pemerintah seperti sebagai fungsi lindung dan fungsi budidaya Ekosistem. Perusahaan diminta untuk membuat rencana kerja usaha (RKU) dengan menginventarisasi ekosistem gambut. Didalam RKU, perusahaan harus menjelaskan kegiatan pemulihan lahan gambut seperti dengan cara rehabilitasi, restorasi hidrologis dan membuat embung-embung atau kanal untuk penataan air.   Ada 7 provinsi prioritas untuk pemulihan lahan gambut yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Papua.

“Penanggung jawab usaha di 7 provinsi prioritas, sudah harus memiliki RKU. Tahun ini adalah tahun pembenahan dan tata kelola,” ujarnya.

KLHK juga meminta perusahaan atau penanggung jawab lahan gambut untuk menyiapkan sistem pemulihan di lahan-lahan yang terbakar. Pemerintah akan memberikan tenggat waktu hingga enam bulan. Apabila diabaikan, KLHK akan bertindak tegas dengan menjatuhkan sanksi mulai pembekuan hingga pencabutan izin usaha.

"Ketika perusahaan tidak membuat RKU (rencana kerja usaha), tidak melakukan pemulihan dalam waktu enam bulan, dia (perusahaan) akan terkena paksaan pemerintah. Dan, nanti dampaknya dia akan kena pembekuan izin sampai pencabutan izin. Itu semua demi, tidak lagi terjadi kerusakan," ujarnya. (Sgd/AKS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00