• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

BI Gandeng Polri Tertibkan Money Changer Ilegal

17 February
18:09 2017
2 Votes (5)

KBRN, Madiun : Bank Indonesia (BI) Perwakilan Kediri mencatat, di Eks Karesidenan Kediri dan Madiun terdapat puluhan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB) atau money changer ilegal. Jumlah tersebut dipastikan masih dapat bertambah, karena cakupan wilayah BI Kediri ada di sembilan kabupaten/kota.

Kepala Tim Sistem Pembayaran Pengelolaan Uang Rupiah dan Keuangan Inklusif Bank Indonesia Perwakilan Kediri, Beny Wicaksono mengatakan, dari 87 money changer yang terpantau BI Perwakilan Kediri, hanya ada dua KUPVA BB resmi yang sudah mengantongi izin. Dua kegiatan usaha Money Changer resmi tersebut, yakni Hendri Valasindo di Kediri dan Jaya Arta di Blitar.

Karena itu, sosialisasi akan intensif dilakukan, agar penyelenggara KUPVA BB segera mengurus perizinan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis ke BI disertai dokumen perizinan dan tidak dipungut biaya, paling lambat 7 April 2017.

Dikatakan Beny, kebijakan perizinan tersebut tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/20/PBI/2016 dan SE No.18/42/DKSP perihal KUPVA BB. Jika sampai batas waktu, 7 April 2016, masih ada kegiatan usaha yang belum mengantongi izin, BI menyerahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan penindakan atau pencabutan izin usaha.

“Nah ini menjadi kewenangan dari aparat kepolisian untuk mnenindak mereka (KUPVA BB ilegal). Karena memang area dari sisi penegakan hukum ada di kepolisian. Jika ada yang liar atau KUPVA BB ilegal, kami tentunya meminta aparat kepolisian untuk menutup usaha tersebut. Jadi bagi usaha Money Changer yang saat ini belum memperoleh izin dari BI untuk segera mengajukan izin paling lambat tanggal 7 April 2017,” ungkap Beny kepada wartawan, Jum’at(17/2/2017).

Beny menuturkan, dari 87 KUPVA BB yang terpantau BI Perwakilan Kediri, khusus di eks Karesidenan Madiun ada 34 usaha Money Changer, tersebar di Kota/Kabupaten Madiun, Ngawi dan Ponorogo. Karena itu, pengaturan perizinan menjadi sangat penting untuk memudahkan pengawasan.

Lebih lanjut diungkapkan Beny, setelah berakhirnya batas waktu perizinan 7 April, BI akan mendukung dan bekerjasama dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk melakukan operasi penertiban, jika kemungkinan masih ada money changer atau KUPVA BB ilegal. (EW/AA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00