• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Petani Jaring Apung Waduk Jatiluhur Purwakarta Tolak Zero KJA

11 January
22:34 2017
0 Votes (0)

KBRN, Purwakarta: Petani Kolam Jaring Apung (KJA) Waduk Jatiluhur Purwakarta Jawa Barat yang tergabung ke dalam Paguyuban Pembudidaya Ikan (PPI) – Maju Bersama (MBs) menolak keras kebijakan Zero KJA yang saat ini tengah diwacanakan Bupati Purwakarta  Dedi Mulyadi.Istilah Zero KJA sendiri mengacu pada penertiban dan pembersihan Waduk Jatiluhur sehingga tidak ada lagi KJA, alias benar-benar nol. Kebijakan Zero KJA yang merupakan usulan bupati ini otomatis menggugurkan kebijakan sebelumnya terkait pembersihan KJA di Waduk Jatiluhur yang dibatasi sebanyak 4 ribu KJA saja.
Ketua PPI KJA Jatiluhur H Yana Setiawan didampingi Ketua Maju Bersama (MBs) H Aa Sumarna menegaskan, seluruh petani KJA sudah satu suara menolak keras wacana Zero KJA. “Kami mohon kepada Bupati untuk dipikirkan kembali, ditinjau ulang (kebijakan Zero KJA, red). Ini menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat,” kata Yana, Rabu (11/1/2017) di Jatiluhur.
Dijelaskannya, petani sangat mendukung program penertiban KJA yang tengah berlangsung hingga saat ini. “Namun kalau sampai zero (nol) kami dengan tegas menolaknya. Tolong dipertimbangkan kembali,” ujarnya.
Jika alasannya keberadaan KJA dapat menurunkan kualitas air di Waduk Jatiluhur, kata dia, itu sangat tidak masuk akal. “Sungai Citarum yang memiliki hulu di Kaki Gunung Wayang di Selatan Bandung, sudah tercemar sejak melewati berbagai kawasan industri dan pabrik yang seenaknya membuang limbah ke sungai,” katanya.
Pakan yang diberikan kepada ikan di KJA itu, sambung Yana, bukanlah pakan asal-asalan namun sudah menempuh uji teknologi. “Pakan ini mampu menggemukkan ikan dalam waktu tiga bulan. Ada pun anggapan pakan menjadi biang sedimentasi dan pencemaran di Waduk Jatiluhur itu hanya lah anggapan dan perlu diuji kebenarannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Yana menambahkan, ikan asal KJA Jatiluhur memasok sebesar 100 ton kebutuhan ikan nasional per harinya. “Perputaran uang di sini mencapai Rp2 miliar per hari, apa iya langsung disetop begitu saja dengan adanya kebijakan Zero KJA ini,” kata dia.
Hal senada diungkapkan Ketua MBs Aa Sumarna. Aa mengingatkan keberadaan KJA sudah ada sejak 1988 lalu. “Warga di sini sudah merelakan tanahnya, warisannya, untuk kepentingan pembuatan waduk jatiluhur. Adalah sangat wajar bila generasi penerusnya memanfaatkan keberadaan Waduk Jatiluhur dengan menjadi petani KJA,” ujarnya.Menurut Aa petani KJA ini juga merupakan lumbung suara ketika bupati mencalonkan diri saat Pilkada lalu. “Kami tegaskan seluruh petani KJA di Zona 1 Ubrug dan sekiatrnya, Zona 4 Citerbang, Tegalaja, dan sekitanya, Zona 5 Pasirlaya, Pasirkole, Galumpit, Sukasari, dan sekitarnya, hingga Luar Zona Ciririp dan sekitarnya, telah sepakat menolak keras Zero KJA,” ucapnya.
Sikap selanjutnya, menurut Aa akan mengajukan audensi dengan Bupati Purwakarta untuk dapat berdialog secara langsung. “Kami berharap jalur musyawarah yang kami usahakan ini dapat mengetuk hati bupati, dapat didengar, sehingga kebijakan Zero KJA bisa dibatalkan,” ucapnya.
Ditemui terpisah, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Purwakarta Ita Sri Wuryasturati mengatakan, Zero KJA didasari atas berbagai pertimbangan, salah satunya kualitas air yang semakin menurun.
"Pemkab Purwakarta dan PJT2 Jatiluhur kini tengah mengadakan usaha menjernihkan kembali air di Waduk Jatiluhur. Ini harus ada tindakan nyata, di antaranya menertibkan keberadaan KJA melalui kebijakan Zero KJA dengan waktu enam bulan harus sudah terlaksana,"ujarnya.
Sebagai langkah awal, kata Ita akan dibentuk tim gabungan di mana masing-masing tim memiliki tupoksinya. “Pada prosesnya kita akan bertemu dengan para petani KJA untuk sosialiasai awal,” ujarnya.Ita mengingatkan, mengamankan Jatiluhur sama dengan mengamankan Indonesia. “Pasalnya Jatiluhur ini memiliki peran vital sebagai pemasok air minum bagi ibukota, termasuk pasokan listrik Jawa Bali,” pungkasnya. (EW/AKS)

,

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00