• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ruang Publik

Pemerintah Diminta Tangani Persoalan Pengalihan Kewenangan SMA/SMK

11 January
17:02 2017
0 Votes (0)

KBRN, Kupang : Pemerintah Pusat diharapkan segera mengambil alih penanganan persoalan yang ada akibat kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemerintah Provinsi.

"Kita harap Pemerintah Pusat segera atasi gap yang ada sebagai konsekwensi dari kebijakan pengalihan," harap Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo di Kupang, Rabu (11/1/2017).

Kebijakan pengalihan yang tidak langsung di sertai dengan penambahan anggaran, menurut Winston Rondo, telah menyebabkan berbagai persoalan.

Dia mencontohkan, Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pendidikan yang di bentuk Pemerintah Provinsi NTT di Kabupaten/Kota sampai saat ini belum ada kejelasan soal gedung kantor maupun anggaran operasional.

"Ini sangat krusial. UPT yang di bentuk tidak memiliki tempat kerja dan anggaran operasional," ujar Wisnton.

Sementara berkaitan dengan keluhan para guru SMA/SMK yang sampai saat ini belum menerima gaji, Ketua Komisi V DPRD NTT Winston Rondo mengaku sudah membahas dengan Pemerintah. Keterlambatan yang terjadi semata karena proses administrasi sementara berlangsung.

" Ini biasa awal tahun khan masih proses administrasi keuangan. paling satu dua minggu sudah bisa di bayar," katanya.

Sekretaris Daerah (Sekda) NTT Fransiskus Salem dalam kesempatan terpisah menyatakan, Pemerintah Provinsi NTT membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp 800 milyar di Tahun 2017, untuk membiayai gaji semua aparatur termasuk guru yang di alihkan dari Kabupaten/Kota.

Alokasi DAU bagi Pemprov NTT di tahun 2017 sebesar Rp 1,6 trilyun atau bertambah sekitar Rp 300 milyar  belum bisa memenuhi kebutuhan gaji 9000 lebih PNS guru dan non guru pindahan dari Kabupaten/Kota.

"Kita butuh sedikitnya 700 sampai 800 milyar tambahan anggaran untuk gaji guru yang di alihkan," kata Frans Salem. (CA/DS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00