• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Kesehatan

IDI Minta Perbaharui Konten Pendidikan Dokter Layanan Primer

11 January
17:04 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Ikatan Dokter Indonesia (IDI) meminta Pemerintah agar memperbaharui konten pendidikan Dokter Layanan Primer (DLP) yang dinilai masih sama dengan progam pendidikan Dokter Keluarga dan Dokter Umum.

Ketua Pengurus Besar IDI, Ilham Oetama Marsis menyatakan, 80 persen konten pendidikan DLP masih berisi konten pendidikan dokter yang sudah ada di Indonesia, padahal progam DLP dikeluarkan oleh Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dokter setingkat dokter spesialis.

Ilham Oetama Marsis mengatakan, progam pendidikan yang baru di dunia kedokteran harus berisi lebih dari 60 persen konten pendidikan yang diharapkan meningkatkan keilmuan dibidang kedokteran dan persaingan kompetensi dokter. Konten pendidikan kedokteran yang baru tersebut meliputi pendidikan, keilmuan, kaidah hukum dan kompetisi.

"Kalau kita membuat progam studi baru tidak boleh tumpang tindih, DLP hampir 80 persen konten sudah ada di pendidikan dokter keluarga, kita mengatakan progam studi baru harus lebih dari 60 persen konten progam pendidikan baru," ungkap Ilham Oetama Marsis kepada wartawan di gedung IDI, Jakarta, pada Rabu (11/1/2017).

Selain itu, Ketua PB IDI ini mengungkapkan, progam pendidikan DLP dinilai tidak sesuai prosedur penyelenggaraan pendidikan kedokteran yang harus memuat rincian peraturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Meskipun progam DLP telah dijalankan oleh Pemerintah, Kementerian Kesehatan dinilai perlu membuat prosedur pendidikan kedokteran sesuai UU nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

"Yang namanya pendidikan ini tidak boleh dilaksanakan sebelum ada yang namanya peraturanya, jadi ini kesalahan yang dibuat Kementerian Kesehatan menjalankan progam ini, padahal progam ini belum dirumuskan dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Presiden," kata Ilham Oetama Marsis.

Ilham Oetama Marsis menjelaskan, Indonesia tidak dapat membuat kesetaraan progam dokter DLP setara dengan dokter spesialis, karena kesetaraan kompetensi kedokteran dunia ditentukan oleh kalangan dokter dunia. Terlebih lagi, Indonesia telah masuk dalam kompetensi bebas di Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), yang diketahui tingkat kualitas dan kompetensi dokter Indonesia masih dibawah dokter di Filipina.

"Jadi bukan apa-apa, tidak ada progam DLP setara spesialis, gak ada di dunia, kita gak bisa membuat pola dunia dokter, itu lah yang kita inginkan dalam UU, rangking kita jauh lebih rendah dari filipina, nanti dokter-dokter kita tidak akan terpakai," tambahnya. (qq/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00