• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sudut Istana

Ini Target Pemerintah untuk Restorasi Lahan Gambut hingga Tahun 2020

11 January
15:15 2017
0 Votes (0)

KBRN, Jakarta : Pemerintah menargetkan untuk melakukan restorasi lahan sekitar 400 ribu Ha dan pada tahun 2020. Selanjutnya ditargetkan akan ada sekitar 2 juta Ha lahan di 7 provinsi diantaranya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. 

Dalam rapat terbatas di kantor Presiden pada Rabu (11/1/2017), Presiden Joko Widodo menyatakan, untuk meraih target tersebut, Badan Restorasi Gambut yang dibentuk pada awal tahun 2016 tidak dapat bekerja sendiri, perlu didorong oleh kementerian dan lembaga pemerintah.

Presiden menjelaskan bahwa dari peta indikatif terlihat jelas bahwa restorasi lahan gambut harus dilakukan di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan budidaya, mulai dari hutan produksi hingga areal pengguna lain, baik yang sudah berijin maupun yang belum berijin.

Untuk itu, Kepala Negara berpesan 4 hal terkait restorasi di kawasan budidaya, diantaranya yaitu sosialisasi dan edukasi kepada warga, keterlibatan pihak swasta dan BUMN dalam restorasi lahan gambut, penegakan hukum lingkungan yang tegas, dan kebijakan di tingkat kementerian harus menhpjaga fungsi hidrologis pada lahan gambut. 

"Saya menekankan pentingnya empat hal, yang pertama sosialisasi dan edukasi kepada warga harus digencarkan. Yang kedua, kita mintakan swasta maupun BUMN pemegang konsesi diwajibkan untuk terlibat dalam restorasi lahan gambut ini. Yang ketiga, penegakan hukum lingkungan yang tegas, termasuk evaluasi pada izin konsesi yang telah dikeluarkan bagi pembakar maupun pelaku alih fungsi kawasan, yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung lahan gambut. Keempat, saya minta semua kebijakan maupun perizinan yang dikeluarkan oleh Kementerian terutama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Pertanian dalam pemanfaatan area di kawasan ekosistem gambut harus betul-betul menjaga fungsi hidrologis gambut dan juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat sekitar," papar Kepala Negara saat memimpin ratas di kantornya. 

Lebih lanjut, Kepala Negara bahkan memerintahkan agar dilakukan proteksi dilakukan perlindungan secara maksimal pada lahan gambut utuh. Ia melarang diterbitkannya perizinan baru kecuali izin restorasi ekosistem bersama masyarakat. (PR/WDA)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00