• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Gubernur Kalbar: Harus Ada Panduan Aturan Penggunaan Dana Desa

25 February
23:30 2020
0 Votes (0)

KBRN, Pontianak: Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji dalam Rapat Kerja Percepatan dan Pemanfaatan Dana Desa dalam Menopang Ketahanan Pangan Sosial Ekonomi Masyarakat di Pendopo Gubernur menegaskan, agar Dana Desa tidak masalah dalam penggunaannya, kedepan harus ada panduan dalam penggunaan yang jelas berupa aturan bukan sekedar omongan kepala daerah.

“Masalahnya sekarang ada ngomong untuk ini itu dan dikaitkan dengan yang sudah di tetapkan oleh Kemendes tentang klasifikasi Desa yaitu Desa mandiri, Desa maju, Desa berkembang, Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal. Harusnya semua berbicara dalam rangka menyelesaikan indikator tersebut,” tegasnya Selasa (25/2/2020). 

Gubernur juga berharap, Kemendagri dapat mengambil alih untuk menyatukan dua persepsi  pengaturan desa dari Kemendes dan BPS. Dimana BPS hanya menetapkan 3 klasifikasi desa dengan 40 indikator. Sedangkan Kemendes, menetapkan 52 indikator.

“Kalau tujuan akhir Desa adalah Desa Mandiri tidak bisa berharap dari Dana Desa tok, dak mungkin. Saya sudah hitung dengan 52 indikator 1 Desa sangat tertinggal bisa menjadi Desa Mandiri ketika Investasi di situ di perlukan antara 20 sampai 40 miliar kalau Dana Desa cuma 1,5 miliar maka perlu 20 sampai 30 tahun Desa sangat tertinggal bisa berubah menjadi Desa Mandiri," ujarnya.

Mantan Walikota Pontianak ini menuturkan, Peraturan Gubernur tetang pengelolaan  Dana Desa sudah ada dan digunakan untuk 17 sampai 20 indikator.  Sementara bai Pemerintah Daerah Kabupaten mendapat jatah 15 indikator sedangkan sisanya menjadi kewenangan Provinsi.

“Tahun ini perkiraan Dana APBD Provinsi yang di gelontorkan dalam rangka menunjang Desa mandiri itu kurang lebih hampir 700 miliar yang larinya ke Desa. Yang sebetulnya bukan urusan Provinsi tapi kita arahkan kesana dalam rangka kita mencapai target tahun ini menjadi 138 Desa Mandiri dan kita sudah punya 87 Desa Mandiri,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Kalbar juga berharap ada suatu percepatan setelah ini oleh jajaran pemerintah Kabupaten/Kota supaya realisasi anggaran atau Dana Desa bisa tersalurkan dengan cepat kemudian digunakan sesuai dengan perencanaan.

Sementara itu, menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Jaya Kusuma, Pengelolaan Dana Desa rentan terhadap penyalahgunaan atau penyimpangan oleh oknum perangkat desa. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat kepada para kepala desa, agar tidak terjadi kasus kades berhadapan dengan hukum.

“Kepada segenap kejari di kabupaten kota di Kalbar agar benar-benar melakukan pengawasan serta pembinaan kepada kepala desa dengan mengedepankan asas pencegahan,”tukasnya.

Lebih lanjut, Jayakusuma mengutarakan, selama pemantauan pihaknya Kalbar saat ini belum ada ditemukan pengelolaan dana desa yang bergeser dari peruntukkannya. Sementara daerah lain, cukup banyak ditemukan kasus kades yang terlibat korupsi. berdasarkan laporan Indonesian Corruption Watch (ICW), sedikitnya 214 kades se-Indonesia,  terlibat korupsi sejak tahun 2015 hingga 2018.

Dalam kesempatan menjadi Keynote Speaker Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengungkapkan, alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar Rp72 Triliun. Dimana, ada empat prioritas penggunaan Dana Desa antara lain, infrastruktur fisik, pendidikan dan  kesehatan, pengembangan ekonomi lokal serta penanganan stunting.

“Kami juga mengusulkan, kalau hanya ada empat prioritas seperti itu, masih banyak PR yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami diskusikan dengan Kemendes, Kemenkeu, Dana Desa tidak hanya empat prioritas. Tapi, kita bisa gunakan untuk menentukan batas desa,”jelasnya.

Selanjutnya kata Nata Irawan, dalam Pengelolaan Dana Desa disalurkan dalam 3 tahap. Tahap Pertama Bulan Januari dan Palin Lambat Bulan Juni dengan kisaran 40 persen. Tahap Kedua Maret-paling lambat Agustus 40 persen dan Tahap Ketiga Agustus 20 persen.

“Sedangkan mekanisme penyaluran Dana Desa dari rekening umum kas daerah ke rekenin kas desa  masih ada dipersyarakat yakni surat kuasa pemindahbukuan yang dikeluarkan bupati satu kali untuk seluruh desa setiap tahapan dalam satu tahun anggaran,”tukasnya.

Yang paling penting menurut Nata, para kepala desa harus dapat memastikan pemenuhan persyaratan untuk pencairan dana desa dan pelaporan pertanggungjawaban APBDes sebagaimana yang di atur dalam aturan berlaku.

“Jangan sampai ada keterlambatan administrasi lagi, sehingga mengganggu pekerjaan,” tutupnya. (Syahrul)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00