• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

170 Milyar DAK Fisik Kalbar 2019 Gagal Salur

19 November
16:58 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pontianak: Progres Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Propinsi Kalbar untuk Tahun Anggaran 2019 dari total Rp2,4 Triliun yang dikucurkan, hingga saat ini baru terserap sekitar 68 persen, sehingga  masih ada 32 persen lagi yang belum terserap atau Rp170 Milyar dinyatakan gagal salur.

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji usai Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2020 di Pendopo Gubernur Kalbar menegaskan, alasan gagal salurnya DAK Fisik 2019 tersebut, dikarenakan pada saat itu, proses perencanaan dilakukan bersamaan progres tahun berjalan untuk pelaksanaan fisik.

“Seharusnya perencanaan tersebut, satu tahun sebelumnya sudah dilakukan, sehingga ketika memasuki awal tahun anggaran pada Januari, proses tender sudah mulai dilaksanakan. Oleh  karena itu, saya mengajak Dinas PU dan Bappeda agar mengubah pola pikir, sehingga dalam menjalankan tahapan birokrasi harus lah inovatif,” ungkapnya Selasa (19/11/2019) di Pendopo Gubernur Kalbar.

Orang nomor satu di Kalbar ini berharap, ada satu percepatan untuk ke depannya, agar proses penyerapan anggaran untuk pengerjaan fisik bisa dimaksimalkan. Apalagi,  tahun lalu Kalbar tertinggi untuk penyerapan antara 93-95 persen. Kemudian pihaknya akan ada kelebihan target SILPA karena ada beberapa item pengerjaan yang digeser ke dalam anggaran tahun 2020.

“Hal ini dilakukan karena, pengerjaan fisik yang dianggarkan di tahun 2019 hanya menyisakan 2 bulan lagi dan tidak mungkin dapat diselesaikan. Dengan demikian, pelaksanaanya ditunda dan dimasukann ke dalam anggaran tahun depan,” imbuhnya.

Sementara itu, kesalahan gagal salur pada DAK Fisik Propinsi Kalbar pada tahun Anggaran 2019 yang bersumber dari APBN kurang lebih Rp170  Milyar itu, menurut Kepala Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan Propinsi Kalimantan Barat Edih Mulyadi, cukup menuai permasalahan yang mendasar. Namun, setelah diteliti dan cermati, ada yang sangat penting dilakukan peninjauan atau pun terkait proses perencanaannya.

“Ada suatu kegiatan untuk pencairan pertama sudah selesai, tapi di perencanaannya untuk 3 tahap sampai 15 milyar. Namun, hanya dengan 5 milyar saja sudah selesai, yang jelas 10 milyar lagi kan tidak terserap,”jelasnya.

Di tanya  mengenai dampak ekonomi di daerah tersebut ketika terkendala kurang maksimalnya penyerapan anggaran, Edih Mulyadi menuturkan, dampaknya akan berperngaruh pada perekonomian daerah itu. Mengingat, anggaran bersumber dari APBN maupun APBD untuk membiayai seluruh  kegiatan pembangunan di berbagai daerah.

“Tentu kalau dana APBN, APBD itu tidak teserap, maka akan berdampak pada perekonomian di daerah itu, karena APBD itu kan untuk proses pembangunan di berbagai daerah,” pungkasnya. (Syahrul)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00