• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Sosial

Pemuda Katolik Minta Proses Hukum Peladang yang Bakar Lahan Dilakukan Dengan Transparan

19 November
14:15 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pontianak : Pemuda Katolik Provinsi Kalbar mendukung aksi penolakan proses hukum, terhadap petani atau peladang yang ditangkap dengan tuduhan terlibat pembakaran hutan dan lahan.

“Secara organisasi, Pemuda Katolik tergabung dalam Aliansi Solideritas Anak Peladang (ASAP). Karena itu, kami tentunya mendorong pembelaan hak-hak para petani atau peladang yang menjalani proses hukum karena membakar lahan,” kata Ketua Pengurus Pemuda Katolik Komda Kalbar, Maskendari, Selasa (19/11/2019).

Menurutnya, upaya pemerintah dan aparat mengantisipasi Karhutla di daerah ini tidak akan berhasil, jika mengedepankan tindakan hukum. Katena, selain kompleks, masalah Karhutla yang berujung pada bencana kabut asap, cenderung menindas petani dan peladang bukan perusahaan.

“Selama Karhutla cuma didekati dengan tindakan hukum, maka tidak akan selesai. Contohnya, tidak ada korporasi mislanya perusahaan sawit yang diproses hukum saat ada kebakaran di wilayah perkebunannya. Tapi masyarakat yang berladang, yang sebenarnya diperbolehkan undang-undang membakar dengan persyaratan ketat, itu yang ditangkap dan diadili. Aparat mencari yang mudahnya saja. Yang penting ada bukti, tangkap dan proses. Kalau perusahaankan agak sulit,” jelas Maskendari.

Pemuda Katolik kata Maskendari, mendesak agar pihak terkait segera menghentikan proses hukum terhadap para petani atau peladang yang tengah berlangsung saat ini, misalnya saja di Kabupaten Sintang.

“Stop p;roses hukum ini. Bebaskan masyarakat yang sedang ditahan di Kabupaten Sintang," pintanya.  

"Namun karena prosesnya sudah berjalan, ya kami meminta proses hukumnya dilakukan dengan transparan, objektif dan adil. Kami juga minta penegakan hukum terhadap perusahaan. Karena belum ada satupun manager atau pemilik perusahaan yang ditangkap,” tegasnya. 

Kartula di Kalbar, memang menjadi persoalan lingkungan hidup yang selalu terjadi setiap tahun. Karena itu, Pemuda Katolik mendesak Pemerintah Daerah melakukan pencegahan dengan membangun sistem peringatan dini karhutla, melakukan edukasi kepada masyarakat, mengembangkan teknologi pertanian yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan melaksanakan program restorasi gambut.

“Pengendalian dan penegakan hukum terhadap Karhutla harus dilakukan fokus di lahan gambut sebagai penyumbang asap terbesar, dibandingkan dengan lahan yang dipergunakan petani untuk berladang,” tutup Maskendari.


tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00