• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Akademisi Untan : Pidato Pelantikan Presiden Tidak Ungkap Isu Besar Korupsi

21 October
18:17 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pontianak : Pidato politik pelantikan presiden dan wakil Presiden RI Periode 2019-2024, justru sama sekali tidak mengungkap isu besar yaitu korupsi. Padahal beberapa minggu sebelum pelantikan Presiden sempat heboh dengan demo mahasiswa yang menggugat mulai dari Rancangan Undang-undang KPK hingga saat penetapan UU KPK dan tuntutan untuk membuat Perpu UU KPK.

Hal itu menandakan bahwa masalah korupsi yang secara kelembagaan di  tangani  oleh KPK menjadi perhatian publik, sehingga pidato Presiden usai dilantik sangat dinantikan rakyat terutama tentang komitmen Presiden atau Pemerintah salanjutnya menganai pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Dengan tidak diungkapkan, dia bisa menandai bahwa hal itu bukan hal yang sangat penting, bukan hal yang sangat prioritas, sehingga ini menjadi hal yang penuh tanda tanya, apakah memang tidak ada suatu kepedulian yang utama terhadap korupsi, saya kira ini akan semakin terpuruklah negeri ini pada seluruh aspek”, tegas Akademisi Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Ali Nasrun, ME di Pontianak, Senin (21/10/2019).

Dosen Senior Fakultas Ekonomi Studi pangambangunan Untan ini menekankan hal itu , karena dampak negatif korupsi itu terhadap seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ali Nasrun menyatakan jika itu terjadi dapat mengakibatkan keterpurukan di banyak hal, khususnya di bidang ekonomi, tidak benar jika dikatakan bahwa KPK itu menghambat investasi.

“Banyak sekali pengaruh dan kita melihat bahwa kondisi sekarang makin hari korupsi ini memang benar-benar sudah menggurita di dalam kehidupan Indonesia, tidak lagi kita melihat pada hal-hal yang besar dan yang kecilpun dikorupsi, saya kira bagi saya ini merupakan hal yang sangat penting untuk diungkapkan”, harapnya.

Ali Nasrun memandang, jika yang dalam pidato Presiden yang dipentingkan adalah "hasil", bukan "proses", maka isu target penting seperti Kemiskinan, Pengangguran dan ketimpangan justru tidak disebut. Indikator hasil sendiri misalnya kemiskinan dan pengangguran berkurang atau tidak, ketimpangan ekonomi, pembangunan lebi baik atau tidak, sementara ada tidaknya jalan atau infrastrutur merupakan proses, artinya walaupun infastruktur sudah dibuat, tidak berarti kemiskinan maupun pengangguran berkurang.

“Jadi bukanlah infarstruktur yang menjadi perhatian jika bicara soal hasil, tetapi bagaimana dampak pembangunan yang terjadi di Indonesia mengatasi masalah yang sangat penting yaitu isu ekonomi seperti masalah kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran sebagaimana program yang digaungkan oleh PBB”, pungkas Ali Nasrun. (Hermanta).

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00