• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Angka Kekerasan Pada Perempuan Tinggi, Mari Bersama Peduli dan Temani

9 December
18:10 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2018 meningkat 14 persen dari tahun sebelumnya. Peningkatan pengaduan tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengungkapkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan semakin membaiknya mekanisme pencatatan dan pendokumentasian kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan di lembaga-lembaga layanan.

“Kasus KDRT terhadap istri mencapai 195 kasus pada tahun 2018. Mayoritas kasus perkosaan dalam perkawinan dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta P2TP2A sebanyak 138 kasus, selebihnya dilaporkan ke organisasi masyarakat dan lembaga lainnya,” kata Herlia Santi, konselor P2TP2A yang juga aktivis Koalisi Anti Diskriminasi (KASAI) Riau, Senin (9/12/2019) di Pekanbaru saat Dialog Publik.

Dikatakan, meningkatnya pelaporan kasus perkosaan dalam perkawinan ini mengindikasikan implementasi UU Penghapusan KDRT (UU P-KDRT) masih memiliki sejumlah persoalan. Incest (perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah) masih cukup tinggi dilaporkan pada tahun 2018, mencapai 1071 kasus dalam 1 tahun.

"Pelaku tertinggi incest adalah ayah kandung dan paman. Hal tersebut merupakan fakta yang mengkhawatirkan di tengah kuatnya konstruksi sosial yang menempatkan laki-laki sebagai wali dan pemimpin keluarga yang diharapkan dapat melindungi perempuan dan anak perempuan di dalam keluarga," urainya.
 
Pada catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019 diungkap juga kasus kekerasan dalam pacaran. Jumlahnya mencapai 1750 kasus. Bentuk kekerasan tertinggi dalam relasi pacaran ini adalah kekerasan seksual. Relasi pacaran adalah relasi yang tidak terlindungi oleh hukum, sehingga jika terjadi kekerasan dalam relasi ini, korban akan menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses keadilan.

Kendati mandat perlindungan terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan memiliki legalitas hukum yang kuat, seperti UUD 1945, UU Nomor 7 Tahun  1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun kebijakan dan program pembangunan yang dilakukan pemerintah belum melaksanakan mandat tersebut secara serius.

Forum Perempuan Akar Rumput (FKPAR) Propinsi Riau dan Koalisi Anti Diskriminasi (KASAI) Riau adalah gerakan perempuan yang bertujuan memperjuangkan keadilan untuk perempuan berkolaborasimemperingati 16 HAKTP (Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan).

Peringatan ini selalu dilakukan dalam rentang waktu 25 November – 10 Desember.  16 HAKTP merupakan hari yang menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM. Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu pelanggaran HAM. Untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan diperlukan kerja sama dan sinergi semua pihak termasuk perempuan, tokoh masyarakat, tokoh adat, institusi pemerintah,  institusi agama, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

PPSW Sumatra Riau bersama FKPAR (Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput), FPM (Forum Perempuan Muda), FMS (Forum Multistakeholder), NGO, AJI Pekanbaru dan Koalisis Anti Diskriminas (KASAI) Riau menyelenggarakan rangkaian perayaan 16 HAKTP tahun 2019 untuk membangun kerjasama dan sinergi perempuan dengan pihak terkait agar dapat terlibat aktif dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
Tema yang diangkat tahun adalah Bersama Peduli dan Temani.

Serangkaian agenda yang diadakan antara lain, nonton bareng (Nobar) Film In The Time of Butterfly pada 29 November, Kampanye anti kekerasan di arena CFD Pekanbaru pada 8 Desember 2019, Diskusi Publik, 11 Desember dan audiensi ke Gubernur Riau serta DPRD Riau pada 12 Desember 2019.

“Harapan kami dengan kegiatan-kehiatan ini, bisa menumbuhkan rasa solidaritas dan kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran HAM. Kita juga ingin mengajak semua pihak sesuai kapasitasnya untuk terlibat aktif dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan serta membangun kerjasama dengan multistakeholder agar perempuan mendapatkan penghidupan yang layak tanpa kekerasan seksual dan kekerasan,” terang Direktur PPSW, Endang.

Berbagai kelompok masyarakat dilibatkan di setiap kegiatan, tidak terkecuali para difabel yang juga ikut dalam koalisi ini.

“Lembaga yang terlibat dalam koalisi ini antara lain PPSW, MAMPU,Kohati, Scale Up, AJI Pekanbaru, LBH Pekanbaru, Seruni, OPSI, LSL, HWDI, IBNU Foundation, Rupari” tandas Fera, ketua panitia pelaksana 16 HAKTP 2019. (TS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00