• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

Perpres 7 Tahun 2019 Hilangkan Ego Sektoral Kementerian/Lembaga

2 December
18:06 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Presiden Joko Widodo resmi mengeluarkan instruksi kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga (K/L) untuk mendorong peningkatan investasi dengan  diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha yang dikeluarkan pada tanggal 22 November 2019, sejauh ini mampu menekan ego sektoral kementerian/lembaga.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, Eva Revita saat menjadi nara sumber dalam forum investasi Pemerintah Provinsi Riau dengan Kadin Provinsi Riau di Pekanbaru, Senin (2/12/2019).

Dia menegaskan dalam Perpres tersebut, presiden menginstruksikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk mengkoordinasikan langkah-langkah perbaikan Ease of Doing Business (EoDB), mengevaluasi perizinan dan pemberian fasilitas investasi oleh K/L terkait, menyampaikan rekomendasi atas evaluasi, serta memfasilitasi dan memberikan layanan perizinan dan fasilitas investasi kepada pelaku usaha.

"Kepada K/L terkait, presiden menginstruksikan agar K/L mengidentifikasi dan mengkaji seluruh regulasi yang menghambat kemudahan berusaha dan investasi," urianya.

Lebih lanjut dikatakan, K/L juga diperintahkan untuk menyederhanakan prosedur dan persyaratan berusaha serta melakukan percepatan penerbitan izin melalui revisi peraturan sesuai kewenangan masing-masing K/L.

"Sebelumnya, pemerintah daerah pusing itu, karena K/L masing-masing mempunyai regulasi, sehingga sangat sulit diberikan perizinan kepada dunia usaha. Tapi dengan adanya Perpres, makanya menjadi satu, kita dimudahkan, karena tidak ada lagi ego K/L," urainya.

Dalam Perpres juga ditekankan dalam melaksanakan dua hal ini, K/L diperintahkan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait yang dipandang perlu, termasuk asosiasi usaha.

K/L juga wajib menindaklanjuti rekomendasi BKPM serta mendelegasikan kewenangan perizinan berusaha dan pemberian fasilitas investasi kepada BKPM. Dalam melaksanakan hal ini, Sekjen bertindak sebagai pejabat penghubung dan penanggung jawab atas tindak lanjut rekomendasi BKPM serta pengalihan urusan izin dan fasilitas kepada BKPM.

Dalam melaksanakan kewenangan perizinan dan pemberian fasilitas, BKPM diperintahkan untuk menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari urusan-urusan yang didelegasikan oleh K/L kepada BKPM. (TS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00