• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Program Bawaslu Riau Masuk Desa Untuk Pengawasan Pilkada Serentak 2020

18 November
16:58 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Menghadapi gelaran Pilkada Serentak 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau menyiapkan program pengawasan yaitu Bawaslu masuk desa. Posko pengawasan di setiap desa bakal didirikan sebagai wadah sosialisasi dan penerimaan aduan dugaan pelanggaran. Disamping itu, pelibatan tokoh masyarakat guna memaksimalkan pengawasan.

Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Riau, Rusidi Rusdan, Senin (18/11/2019) di Pekanbaru.

Dia menjelaskan, ada dua program "grand design' menyambut Pilkada tahun depan untuk sembilan kabupaten/kota di wilayah Riau.

"Pertama, program Bawaslu Masuk Desa, yakni di setiap desa akan ada posko untuk menampung aspirasi dan laporan masyarakat terkait pelanggan Pemilu. Titik kumpul masyarakat di desa seperti Pos Ronda akan dijadikan posko Pemilu tersebut," jelasnya.

Rusdi mengungkapkan, hal tersebut berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan adanya Pengawas Kelurahan/Desa (PKD). 

"Permasalahannya, dalam UU Pilkada (UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan gubernur, bupati, dan walikota) biasa masih disebutkan sebagai Pengawas Pemilu Lapangan (PPL)," ujarnya.

Meski begitu, dia meyakini perbedaan penyebutan tersebut tidak menjadi masalah besar, sebab dasarnya sama-sama melakukan pengawasan. 

"Nah posko pengawasan ini nanti akan dimunculkan kepada publiik. Sekaligus wadah sosialisasi, setidaknya ada papan pengumuman atau selebaran tentang ketentuan dan aturan dalam pelaksanaan Pilkada serta tugas dan fungsi Bawaslu," urainya.

Program kedua, lanjut dia, Bawaslu Riau beserta jajarannya akan melibatkan tokoh masyarakat setempat sebagai pelaku politik di tingkat desa. 

"Pelaku politik tingkat desa dipilih tokoh panutan di desa. Seperti kepala desa, aparatur desa, dan kepala dusun. Juga dari BPD (Bank Pembangunan Daerah) dan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Mereka akan membantu melakukan pengawasan dan pula diawasi Bawaslu sebagai pelaku politik," jelasnya.

Diakui, dalam mennyambut Pilkada Serentak 2020 setidaknya ada yang perlu didiskusikan sebagai bahan kajian terkait tugas dan peran Bawaslu. 

"Juga bagaimana proses peningkatan proses pemilu dan peningkatan kualitas pengawasan menjadi lebih baik," sebutnya.

Dia menilai ada dua rezim kepemiluan, yakni rejim pemilihan untuk Pilkada dan rezim pemilu. Perbedaan pandangan dan pengaturannya akan disesuaikan dengan aturan terkait. 

"Karena itu kita mendorong revisi UU Pilkada agar sesuai denga situasi terkini, seperti sudah permanennya Bawaslu (tingkat) kabupaten/kota," tuturnya.

Hal lain yang perlu diperhatikan untuk Pilkada 2020 soal pemutakhiran data pemilih tetap. 

"Lalu, soal netralitas aparatur sipil negara, kepolisian, dan TNI. Masalah berikutnya soal politik uang dan isu SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Kita berharap, Pilkada 2020 di Riau mengalami peningkatan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih hampir 81,9 persen sebagai terbanyak yang pernah ada di Indonesia,." urainya. (TS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00