• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Tahapan Pilkada Serentak 2020 di Riau Dimulai

18 November
16:50 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Tahapan Pilkada serentak 2020 di Provinsi Riau pada bulan November 2019 dimulai. Ssesuai jadwal, program dan tahapan bahwa pada tanggal 25 November sampai dengan 8 Desember 2019, KLPU kabupaten/kota akan mengumumkan di media massa serta website resmi perihal jumlah syarat minimal dukungan dan persebaran pasangan calon perseorangan pada Pilkada 2020 berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan umum atau pemilihan terakhir.

Hal itu dikatakan oleh Divisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPU Provinsi Riau, Nugroho Noto Susanto di Pekanbaru, Senin (18/11/2019).

Dia mengatakan bagi para bakal pasangan calon perseorangan yang akan mendaftarkan diri sebagai kepala daerah maka akan menyerahkan syarat dukungan pada 11 Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bagi bakal pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur yang menggunakan jalur perseorangan harus mengumpulkan dukungan minimal 10 persen jika DPT mencapai 2 juta jiwa; 8,5 persen untuk DPT antara 2-6 juta jiwa; 7,5 persen untuk DPT mencapai 6 juta-12 juta jiwa; 6,5 persen untuk DPT di atas 12 juta jiwa.

Sedangkan untuk bakal pasangan calon Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota yaitu 10 persen untuk jumlah DPT sampai dengan 250 ribu jiwa; 8,5 persen untuk jumlah DPT antara 250-500 ribu jiwa; 7,5 persen untuk jumlah DPT antara 500-1 juta jiwa;dan 6,5 persen untuk jumlah DPT di atas 1 juta jiwa.

"Jadi para bakal pasangan calon perseorangan secara administratif diharuskan mengisi formulir B1-KWK (dengan dilampiri fotokopi KTP El/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kelurahan/Desa). Jumlahnya disesuaikan dengan jumlah penduduk di masing-masing daerah," jelasnya.

Menurutnya, pada umumnya, para bakal pasangan calon perseorangan akan menyerahkan dukungannya melebihi ketentuan. Hal tersebut dilakukan agar tim verifikator KPU tidak teliti dalam melakukan verifikasi. Oleh karena itu, dibutuhkan kerja sama antara pengawas pemilu dengan tim verifikator.

Namun, ada juga bakal calon yang menyerahkan jumlah dukungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan, karena masih ada masa perbaikan syarat dukungan yakni 24-26 April 2020. (TS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00