• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Ekonomi

TKDD 2020 Fantastis, Mencapai Rp 856 Triliun

18 November
16:41 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru : Pemerintah pusat menambah anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi Rp 856,95 triliun pada tahun 2020. Jumlah itu mengalami peningkatan fantastis, jika dibandingkan pada tahun 2019 yang tercatat naik sebanyak Rp 30,18 triliun. Pada tahun 2019 belanja yang ditujukan untuk TKDD sebesar Rp 826,77 triliun.

Hal itu dikatakan oleh Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan di Provinsi Riau, Bakhtaruddin, Senin, (18/11/2019) di Pekanbaru.

Dia menjelaskan dalam APBN pada tahun 2020 turun sebesar Rp 1,84 triliun jika dibandingkan dengan usulan Kementerian Keuangan kepada DPR RI yang dipatok sebesar Rp 858,8 triliun.

"Jumlah tersebut terdiri dari dana transfer daerah sebesar Rp 784,95 triliun sedangkan dana desa tidak mengalami perubahan," jelasnya.

Dikatakan, alokasi transfer ke daerah meliputi transfer dana perimbangan serta transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian, di antaranya transfer dana perimbangan meliputi transfer DBH pajak, DBH cukai hasil tembakan, DBH sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Lalu transfer dana otonomi khusus meliputi transfer dana otonomi Papua dan Papua Barat, dan transfer dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh, lalu transfer dana penyesuaian meliputi tunjangan profesi guru PNSD, tambahan penghasilan guru PNSD,bantuan operasional sekolah, dana insentif daerah dan dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2).

Bakhtaruddin yang juga kepala kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Riau mengatakan alokasi dana desa tetap, tetapi dilakukan perbaikan formulasi dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan.

"Optimalisasi pemanfaatan dana desa dilakukan melalui penyempurnaan skema padat karya tunai, peningkatan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan perekonomian desa, penguatan kapasitas SDM dan tenaga pendamping desa serta penguatan monitoring, evaluasi, dan pengawasan," jelasnya. (TS)

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00