• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

Sidak Ke Pertamina , DPRD Riau Dapati Meteran Permukaan Air Tidak Sesuai UU.

16 November
10:27 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru: Di pimpin Ketua Husaimi Hamidi ,  Komisi III DPRD Riau yang membidangi pendapatan Daerah, baru-baru ini melakukan Sidak ke beberapa perusahaan,yakni PT Pertamina yang berada di Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.

 

Dari hasil sidak yang mereka lakukan, Komisi III menemukan adanya keganjilan yang dilakukan oleh PT Pertamina,yang mana perusahaan tersebut masih menggunakan alat  manual dalam mencatat penggunaan air tanah dan air permukaan selama melakukan kegitan Produksi sehari-hari.

 

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi kepada awak media melalui telepon seluler. Ia mengatakan, akibat yang ditimbulkan dari tidak akuratnya alat pengukur tersebut, Daerah mengalami kerugian yang cukup besar dari sektor Pajak Air permukaan.

 

"Meteran air masih digital,sementara himbauan dari KPK sudah harus memakai meteran analog dan dipasang di lokasi dimana perusahaan tersebut berdiri. Dan kami juga mendapati di Teluk berembun,meterannya bukan dititik yang seharusnya mereka pasang,malah didekat dumai sana dipasang,secara logikanya harus ada dilokasi,bukan berada ditempat lain,"jelasnya.

 

Politisi P3 itu lebih jauh menjelaskan, selama ini Pihak PT pertamina hanya membayarkan pajak air permukaan kepada Daerah sebesar Rp 6 Juta setiap bulannya. Dan hal tersebut tentu saja tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

 

"Menurut mereka  satu bulannya hanya menyetorkan 6 juta ke Daerah. Dengan alasan,  air yang mereka ambil hanya air bersih saja dan sebagian lagi digunakan untuk masyarakat. Seharusnya tidak bisa seperti itu,karna UU nomor 28 tentang pajak dan restribusi daerah sangat jelas,bahwa perhitungan pajak air permukaan sesuai dengan berapa banyak yang mereka ambil,"tegasnya.

 

"Walaupun mereka rutin membayar,tetapi itu tidak seimbang dengan apa yang mereka lakukan,main-main itu  namanya," paparnya.

 

Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat akan meminta penjelasan dari Bapenda Riau,terkait temuan Komisi III DPRD Riau dialapangan. Sehingga tidak hanya Perusahaan Minyak saja namun seluruh perusahaan-perusahaan lain harus segera digesa serapan Pajak Air permukaannya.

 

"Kita minat Bapenda Riau  ini harus kerja kerja kerja,jangan hanya menunggu 6 juta,sudah senang. karna itu belum ada apa-apanya,"sebutnya.

 

"Kalau kita dengan serius mengambil pajak ini,APBD Kita bisa besar. dan disini kita tantang Pak Gubernur,apakah bisa mengejar pendapatan disektor ini,"tuturnya.

Hadir juga dalam kunjungan itu Wakil ketua komisi III , Karmila Sari dan beberapa anggota komisi III lainnya.(Ls).

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00