• Pilih Jaringan RRI   

RRI News Portal

Daerah

LSM MMR Bakal " Class Action" 15 Perusahaan Diduga Rambah Hutan Riau

7 November
18:28 2019
0 Votes (0)

KBRN, Pekanbaru:  Lembaga Swadaya Masyarakat Majelis Rakyat Riau akan melakukan "class action " Atau  gugatan ke Pengadilan Negri terkait pperambahan hutan secara ilegal yang diduga dilakukan perusahaan-perusahaan yang ada di beberapa daerah di Riau.

 

Presiden MRR Riau ,  Suhardiman Amby menyebutkan , langkah hukum itu diambilnya untuk menindaklanjuti temuan Panitia Khusus Monitoring Lahan DPRD Riau terkait 1,4 juta hektare lahan digarap secara ilegal. Meski temuan tersebut telah terjadi beberapa tahun lalu, namun status lahan itu masih belum dikembalikan menjadi kawasan hutan.

 

"Setelah tiga tahun , setelah upaya kita ke  Kapolri, Polda Riau ,KPK  , Kejaksaan, kami coba melakukan langkah-langkah hukum memperjuangkan mengembalikan posisi kawasan itu menjadi kawasan hutan, hitungan kita 1,4 juta hekate itu dirambah korporasi, kemudian ada juga perorangan beberapa yang menamakan kelompok tani tapi kita yakin dibelakangnya ada cukong-cukong besar," sebut Ketua Pansus Monitoring DPRD Riau, Suhardiman Ambi, Kamis (07/11/2019).

 

Pertama kata  Suhardiman akan mengajukan gugatan 15 perusahaan yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memanfaatkan hutan secara ilegal.

 

"Tahap awal kita gugat  15 dulu kepada kuasa hukum kita, tempatnya berbeda, tapi hampir di seluruh kabupaten kota di Riau. Ini sebagai percontohan awal sehingga jadi keseriusan bersama," jelasnya 

 

"Setelah status kawasan ini dikembalikan ke kawasan hutan. Nanti akan kita bawa juga ke jalur pidana," kata mantan Anggota DPRD Riau itu.

 

Sementara Kuasa Hukum LSM MRR, Husdinur mengatakan gugatan ini akan diajukan dalam waktu dekat. Dalam dua hari ke depan,pihaknya terlebih dahulu melakukan kajian.

 

"Kita lakukan gugatan class action, langkah kita satu demi satu dengan harapan walau sudah dilakukan lembaga lain, tapi tidak signifikan untuk mengembalikan fungsi hutan ke pada fungsi sebenarnya, semoga mendapat respon," paparnya 

 

"Secepatnya , dalam satu dua hari ini , kita persiapkan bukti-bukti kongkret dulu, " ujarnya.

 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Riau Asri Auzar mendukung upaya yang dilakuna MRR. Masyarakat berhak melakukan gugatan jika menemukan pelanggaran-pelanggaran apalagi menyangkut perambahan kawasan hutan.

 

"Tentunya kita medukung jika ada masyarakat atau LSM yang  menempuh jalur hukum. Apalagi ini terkait dugaan perambahan hutan," jrlas Asri.(ls)

 

tunggu 60 detik untuk memberikan komentar lagi. komentar anda akan dimoderasi sebelum diterbitkan
Cancel Preview
Cancel Preview
00:00:00 / 00:00:00